Massa Buruh Kasbi Gelar Aksi di DPR, Tuntut UU Ketenagakerjaan Pro Buruh dan Kenaikan Upah 15%
Ratusan massa aksi dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) memadati kawasan Gedung DPR RI pada Kamis (6/11/2025) siang. Aksi unjuk rasa ini digelar untuk mendesak pemerintah dan DPR segera menerbitkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang pro terhadap hak-hak buruh.
Para buruh terlihat melakukan long march atau jalan kaki secara massal dari Fly Over Taman Ria menuju ke Gedung DPR. Mereka kompak mengenakan seragam berwarna merah dengan tulisan Kasbi, sambil membawa berbagai atribut seperti bendera organisasi, spanduk berisi tuntutan, serta boneka gurita raksasa sebagai simbol protes. Bendera Palestina juga turut dibawa dalam aksi demonstrasi ini.
Selama perjalanan dan hingga tiba di lokasi, massa terus menyuarakan orasi menyampaikan tuntutan mereka. Inti dari tuntutan aksi buruh ini adalah pengesahan UU Ketenagakerjaan yang berpihak pada buruh, termasuk permintaan kenaikan upah sebesar 15 persen untuk tahun 2026.
10 Tuntutan Utama Buruh Kasbi dalam Aksi di DPR
Berikut adalah sepuluh poin tuntutan yang disampaikan oleh Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) dalam aksi demonstrasi mereka:
- Sahkan segera Undang-Undang Ketenagakerjaan yang Pro Buruh.
- Terapkan Upah Layak Nasional dan naikkan upah pada tahun 2026 minimal sebesar 15 persen.
- Hapuskan sistem kerja kontrak, outsourcing, pemagangan eksploitatif, dan kemitraan palsu untuk pekerja ojol (ojek online).
- Lindungi buruh perempuan dan segera ratifikasi Konvensi ILO 190.
- Sediakan Day Care atau penitipan anak yang murah dan berkualitas, serta ruang laktasi di tempat kerja.
- Jamin hak-hak buruh di sektor perkebunan, pertanian, pertambangan, pendidikan, dan kesehatan.
- Lindungi buruh migran dan pekerja perikanan dengan meratifikasi Konvensi ILO 188.
- Turunkan harga kebutuhan pokok (sembako), Bahan Bakar Minyak (BBM), Tarif Dasar Listrik (TDL), dan tarif tol.
- Hentikan represi dan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat, serta bebaskan seluruh tahanan aksi.
- Hentikan perang, blokade ekonomi, dan genosida, serta dukung penuh kemerdekaan Palestina.
Rencananya, perwakilan dari massa aksi akan melakukan audiensi langsung dengan anggota DPR RI. Hingga berita ini diturunkan, proses audiensi tersebut belum dimulai dan belum ada perwakilan massa yang masuk ke dalam gedung parlemen.
Artikel Terkait
Kode Rahasia Korupsi Gubernur Riau Jatah Preman & 7 Batang Terbongkar
Gubernur Riau Abdul Wahid Tersangka Korupsi PUPR: Terima Rp2,25 Miliar dari Jatah Preman
Polemik Pakubuwono XIV: Prosesi Dinilai Terlalu Dini, Ini Kata Juru Bicara Keraton
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau, Dugaan Suap Penganggaran PUPR Capai Rp7 Miliar