Biaya Kereta Cepat Indonesia vs Arab Saudi: 13 Kali Lebih Mahal, Mengapa?

Arab Saudi baru saja mengumumkan rencana besar: membangun jalur kereta cepat yang menghubungkan Jeddah dan Riyadh sepanjang 1.500 kilometer. Proyek raksasa ini ditaksir menelan biaya sekitar 25 miliar dolar AS atau setara Rp112 triliun. Setelah rampung, jarak antara dua kota utama di negeri gurun itu bisa ditempuh hanya dalam empat jam.

Kabar ini seharusnya membuat Indonesia bangga karena sudah memiliki kereta cepat lebih dulu. Tapi justru sebaliknya, kabar itu membuat kita merenung: bagaimana mungkin Arab Saudi membangun kereta cepat 13 kali lebih panjang dengan biaya yang hampir sama dengan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang hanya 114 kilometer?

Perbandingan Biaya Kereta Cepat yang Mencolok

Mari kita hitung secara kasar. Biaya per kilometer proyek Jeddah–Riyadh mencapai sekitar Rp75 miliar/km. Sementara Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) menelan biaya sekitar Rp991 miliar/km. Artinya, proyek Indonesia 13 kali lipat lebih mahal per kilometer dibandingkan proyek Arab Saudi. Angka ini terlalu mencolok untuk diabaikan.

Pesta Infrastruktur dan Tagihan untuk Generasi

KCJB sejak awal memang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan. Presiden Joko Widodo dengan penuh percaya diri menyebutnya “tanda Indonesia memasuki era baru transportasi modern.” Namun, di balik jargon kemajuan itu, tersembunyi realitas pahit: proyek ini membengkak dari semula Rp86 triliun menjadi Rp113 triliun. Tambahan Rp27 triliun itu ditutup lewat skema penyertaan modal negara (PMN) — artinya, uang rakyat.

Sementara itu, Arab Saudi dengan luas wilayah hampir 90 kali Indonesia bagian Jawa, bisa membangun jaringan kereta cepat lintas gurun dengan biaya lebih rendah, tanpa kehebohan pembengkakan atau negosiasi ulang yang tak berkesudahan.

Kita tentu tidak sedang membandingkan apel dengan apel. Kondisi geografis, nilai tukar mata uang, hingga perbedaan harga tanah jelas berpengaruh. Tapi tetap saja, selisih biaya yang begitu ekstrem menuntut penjelasan rasional. Jika Arab Saudi bisa membangun 1.500 km dengan 112 triliun, mengapa Indonesia butuh jumlah yang sama untuk jarak tak sampai 120 km?

Masalah Bukan di Teknologi, Tapi di Tata Kelola Proyek

Proyek KCJB diklaim menggunakan teknologi mutakhir dari China. Namun teknologi bukanlah biang masalah — pengelolaannya lah yang amburadul. Sejak awal, proyek ini dibangun di atas fondasi keputusan politik, bukan perencanaan ekonomi. Pemerintah menolak pinjaman Jepang yang menawarkan studi kelayakan komprehensif, lalu memilih proposal China karena dinilai lebih cepat dan “tanpa jaminan APBN.” Pada akhirnya, janji itu terbukti semu.