KPK Grebek Kampus di Polandia, Ijazah Hakim MK Era Jokowi Diduga Palsu

Ijazah Hakim MK Arsul Sani Diduga Palsu, Kampus di Polandia Digrebek KPK

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, Arsul Sani, menjadi sorotan setelah muncul dugaan terkait ijazah gelar Doktor Ilmu Hukum yang diperolehnya pada 2023 dari Collegium Humanum – Warsaw Management University, Polandia. Isu ini diungkap oleh mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Romo Stefanus Hendrianto.

Dalam podcast di kanal YouTube Refly Harun yang tayang pada 14 Oktober 2025, Romo Stefanus menyoroti pernyataan Arsul Sani mengenai kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Arsul Sani disebut mendorong agar ijazah pejabat dan mantan pejabat dapat diakses publik melalui pengujian materi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Romo Stefanus menilai polemik ijazah palsu ini muncul akibat tatanan konstitusi yang bermasalah, khususnya dalam persyaratan pendidikan untuk menduduki jabatan publik. Ia membandingkan syarat menjadi Wakil Presiden yang hanya memerlukan ijazah SMA dengan syarat menjadi Hakim MK yang wajib bergelar Doktor (S3) di bidang hukum.

"Seakan-akan lebih tinggi menjadi seorang Hakim Mahkamah Konstitusi dibanding yang menjadi presiden. Padahal tugasnya juga tidak kalah beratnya," ujarnya.

Kualitas Gelar Doktor Hakim MK Dipertanyakan

Romo Stefanus kemudian mempertanyakan korelasi antara gelar Doktor yang dimiliki hakim dengan peningkatan kualitas kinerja Mahkamah Konstitusi. Ia mencontohkan bahwa mantan Hakim MK, Anwar Usman, tidak memiliki gelar Doktor hukum namun tetap terpilih.

Yang menjadi perhatian utama adalah gelar S3 Arsul Sani. Romo Stefanus mengungkapkan bahwa kampus tempat Arsul Sani belajar, Warsaw Management University, digrebek oleh Biro Anti-Korupsi Pusat Polandia karena terlibat skandal jual beli ijazah palsu.