Ratusan Pedagang Demo di DPRD DKI, Protes Larangan Jual Rokok di Raperda KTR

- Selasa, 07 Oktober 2025 | 12:45 WIB
Ratusan Pedagang Demo di DPRD DKI, Protes Larangan Jual Rokok di Raperda KTR



GELORA.ME  - Ratusan pedagang asongan hingga pelaku UMKM yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Perjuangan berdemonstrasi di Kantor DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/10/2025). Mereka memprotes larangan menjual rokok dalam Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR).

Berdasarkan pantauan, massa aksi membawa berbagai spanduk dan poster bernada protes.


"Di DKI ini ada berapa ratus ribu kalau mereka dilarang menjual rokok, Anda bisa bayangkan mau makan apa hari-hari kawan-kawan itu, mau makan apa mereka?" kata Sekjen APKLI, Yusro Khazim dari atas mobil komando.

"Ini gak bisa kita biarkan anggota DPRD bikin perda seenak jidatnya sendiri, betul? Semau-maunya sendiri, mereka enak mendapat tunjangan sebulan Rp70 juta," tambahnya.


Yusro menyebut keuntungan penjualan rokok pun tidak seberapa. Dia meminta anggota dewan agar memikirkan efek bagi rakyat, terutama pelaku UMKM maupun pedagang asongan.

"Kita sehari dapat untung Rp70.000, berapa sih untung rokok? Berapa untung rokok satu bungkus? Rp1.000 sehari lalu 20 bungkus dapat Rp20.000, bandingkan dengan Rp70 juta per bulan mereka anggota dewan. Enak betul mereka bikin perda tanpa memikirkan efek buat rakyat," ujarnya.


Perwakilan massa pun diterima untuk berdialog dengan anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda KTR DPRD DKI, Johnny Simanjuntak.


Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan Raperda KTR tidak boleh mengganggu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal itu sekaligus menjawab keresahan pedagang usaha kecil soal pasal pelarangan penjualan rokok radius 200 meter. 

"Raperda tanpa rokok itu yang paling penting tidak boleh mengganggu UMKM,” kata Pramono di Jakarta dikutip, Rabu (1/10/2025).

Pramono menegaskan jika disahkan, Raperda KTR hanya membatasi kegiatan terkait rokok dan produk tembakau di area-area tertentu, bukan melarang aktivitas jual beli. 

“Seperti yang saya sampaikan berulang kali, yang diatur itu di tempat. Misalnya, kalau ada tempat karaoke ya di karaokenya yang enggak boleh, tetapi orang berjualan di sana ya enggak boleh dilarang,” ucapnya

Sumber: inews 

Komentar