GELORA.ME - Mulai tahun depan, proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dihentikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Badan Otoritas IKN (OIKN) akan bertanggung jawab atas pembangunan selanjutnya. Saat ini, Kementerian PU sedang berusaha menyelesaikan pekerjaan pembangunan proyek kontrak tahun jamak atau MYC.
Sebelum ini, proses pembangunan sempat terhambat karena anggaran Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyelesaikan proyek di IKN, yang bernilai sekitar Rp 14 triliun. Namun, saat ini anggaran sudah siap, jadi tinggal melanjutkan proses pembangunan hingga selesai.
Sejak era Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo pada 2022, pembangunan IKN adalah tanggung jawab Kementerian PU. Mereka bertanggung jawab atas pembangunan berbagai infrastruktur penting, termasuk jalan raya, saluran air bersih, dan bangunan pemerintahan.
Presiden Prabowo Subianto beberapa kali bertemu dengan Basuki Hadimuljono selaku Kepala Badan Otorita IKN untuk membahas pembangunan infrastruktur di ibu kota negara baru, salah satunya di Istana Kepresidenan Jakarta pada 21 Januari 2025. Pekerjaan membangun IKN perlahan mulai digeser dari Kementerian Pekerjaan Umum ke Otorita IKN. Prabowo memberikan wewenang kepada Basuki untuk melanjutkan pembangunan IKN dengan anggaran Rp48,8 triliun selama lima tahun ke depan.
Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita IKN (OIKN), menjelaskan arahan Prabowo untuk menyelesaikan sejumlah proyek di IKN dengan anggaran Rp 48,8 triliun dari tahun 2025 hingga 2029.
Selain itu, Basuki menjelaskan bahwa ada sejumlah proyek di IKN yang dibiayai melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp 60,93 triliun, termasuk 97 menara apartemen dan 129 rumah tapak. Selain itu, ada juga 6 proyek KPBU tengah yang sedang dalam pembangunan, yaitu jalan dan tol multifungsi sepanjang 138,6 kilometer di kawasan inti pusat pemerintah (KIPP).
"Jadi targetnya satu tadi, bahwa tahun 2028 agar bisa ditetapkan IKN ini sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih," tegasnya.
Sangat sedikit pekerjaan yang masih ada di Kementerian PU di IKN. Diana mengatakan bahwa untuk menyelesaikan proyek-proyek itu, ada anggaran sebesar 14 triliun. Ia tidak menyebutkan proyek apa pun yang masih dikerjakan oleh Kementerian PU di IKN; Diana hanya menyebut jalan tol sebagai salah satunya.
Menteri PU Dody Hanggodo sebelumnya menyatakan bahwa Kementerian PU tidak akan lagi menggarap IKN. Dia menegaskan bahwa pembangunan terus berlanjut, tetapi akan ditangani oleh Otorita IKN.
"Kalau kita ya tinggal sisa-sisa pekerjaan yang belum selesai aja fokusnya, tapi enggak banyaklah itu. Anggaran cukup," ujar Dody
Menurut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pembangunan Ibu Kota Nusantara masih berlangsung selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dia menganggap IKN sebagai representasi dari pemerataan pembangunan.
“IKN bukan sekadar membangun istana, tetapi simbol pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris,” kata dia saat memberikan sambutan pada acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-45 Pangalangok Jilah di Keramat Patih Patinggi, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu, 23 Juli 2025, dikutip dari keterangan resmi Sekretariat Wakil Presiden.
Bulan lalu, putra sulung mantan presiden Jokowi tersebut mengaku mengunjungi IKN. Dia menyatakan bahwa pembangunannya berjalan sesuai dengan rencana. Termasuk pembangunan yurisdiksi dan wilayah legislatif yang segera dimulai.
Sumber: suaramerdeka
Artikel Terkait
UPDATE! Dokter Tifa Temui Orang Dalam, Ungkap Perintah Untuk Penjarakan Akademisi
Ketua PBNU Gus Yahya Bicara Soal Korupsi Kuota Haji Yang Menyeret Gus Yaqut: Adik Saya Tidak Bersalah!
10 Negara Dengan Ekonomi Islam Terkuat di Dunia 2025, Indonesia di Bawah Malaysia
Berhala Yang Biasa Disembah Firaun Ditemukan di Dasar Laut