Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) punya tugas penting untuk menekan dominasi pengaruh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo jika ingin bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo Subianto.
Founder Citra Institute, Yusak Farchan menilai, isu PDIP akan bergabung koalisi pemerintahan Presiden Prabowo masih dalam tataran wacana saja.
Sebab menurutnya, sikap Prabowo yang terlihat di muka publik belum tegas akan menerima PDIP sebagai salah satu anggota koalisi di pemerintahan.
"Yang dilakukan Prabowo saat ini baru dalam fase menjaga keseimbangan politik dengan Jokowi dan PDIP," ujar Yusak kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin, 9 Juni 2025.
Ia menduga masih ada negosiasi politik yang belum deal dengan Presiden Prabowo. Bacaan Yusak, ada kontrak politik PDIP untuk menghapus pengaruh Jokowi di pemerintahan, paling tidak sampai masa pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres) 2029 terlaksana.
"Jadi kalau sudah gabung, saya kira PDIP akan komit. Tapi PDIP tampaknya punya tugas besar menjaga Prabowo setidaknya hingga akhir 2029," tuturnya.
Oleh karena itu, ia meyakini PDIP punya tugas utama jika masuk pemerintahan Prabowo, yakni menyingkirkan pengaruh Jokowi di pemerintahan.
"Garansi PDIP ini penting untuk meminimalisir pengaruh dan kendali Jokowi terhadap pemerintahan Prabowo," pungkas Yusak.
Sumber: rmol
Foto: Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto/Net
Artikel Terkait
Pemerintah Mau Bentuk Bulog Perumahan, Harganya Bisa Lebih Murah?
Cak Imin Sesumbar Tak Ada Lagi Orang Miskin di 2026
Thailand-Kamboja Memanas, Peringatan Prabowo soal Potensi Perang Kejadian
Mensesneg Bantah Isu Amplop Kondangan Kena Pajak