Melanggengkan Dinasti Rente

OLEH: KHAIRUL A. EL MALIKY

KETIKA Demokrasi Dibelokkan

Dalam lanskap politik Indonesia yang semakin kompleks dan gaduh, kita kerap mendengar satu istilah yang bergaung dari ruang-ruang akademik hingga warung kopi: “dinasti politik.” Istilah ini mengacu pada praktik pewarisan kekuasaan politik dalam suatu keluarga atau klan tertentu yang terus-menerus menguasai panggung kekuasaan dari tingkat daerah hingga pusat. 

Namun, dalam realitas kontemporer, fenomena ini tidak berdiri sendiri. ia bersenyawa erat dengan apa yang disebut sebagai rente kekuasaan, keuntungan ekonomi dan politik yang diperoleh tanpa mekanisme pasar yang adil atau produktivitas aktual.

Ketika dinasti dan rente berpadu, lahirlah apa yang disebut dinasti rente: sistem yang tidak hanya melanggengkan kekuasaan secara turun-temurun, tetapi juga mempertahankan aliran sumber daya publik ke tangan segelintir elite. Praktik ini bukan saja membahayakan demokrasi, tetapi juga merusak prinsip meritokrasi dan menutup ruang mobilitas sosial bagi rakyat kebanyakan.

Mengurai Makna Dinasti dan Rente Kekuasaan

Dalam kajian ilmu politik, dinasti politik didefinisikan sebagai kecenderungan suatu keluarga untuk menguasai jabatan publik secara terus-menerus melalui anggota keluarga yang berbeda. Fenomena ini menjadi masalah ketika proses politik tidak lagi didasarkan pada kompetensi, integritas, atau kehendak rakyat, melainkan pada koneksi darah dan nama belakang.

Rente kekuasaan (power rent-seeking), di sisi lain, adalah praktik memanfaatkan posisi politik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tanpa menambah nilai ekonomi. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, kedua praktik ini tidak hanya hidup berdampingan, tetapi saling memperkuat dan menciptakan siklus patronase yang nyaris tak terputus.

Dinasti rente bukan sekadar bentuk penyimpangan; ia merupakan manifestasi dari penyusupan kepentingan pribadi ke dalam institusi publik. Ini adalah bentuk lain dari korupsi struktural yang tidak melulu soal uang, tetapi juga pengaruh, jaringan, dan kendali atas sumber daya politik dan ekonomi.

Fenomena Dinasti Rente dalam Praktik: Dari Pilkada ke Istana

Tak perlu mencari contoh yang terlalu jauh. Dalam banyak kontestasi politik di Indonesia, terutama pilkada, kita mendapati pola kandidat yang berasal dari keluarga petahana: anak, istri, adik, bahkan menantu kepala daerah. Fenomena ini diperparah oleh lemahnya regulasi yang membatasi praktik semacam ini. 

Mahkamah Konstitusi pernah menyatakan bahwa larangan terhadap dinasti politik bertentangan dengan konstitusi karena dianggap menghambat hak politik warga negara. Padahal, dalam kenyataannya, warga negara yang berasal dari keluarga elite justru memiliki akses yang jauh lebih besar terhadap sumber daya politik.

Belakangan, praktik ini merambah ke level tertinggi kekuasaan. Kontroversi mengenai posisi politik anak presiden, dari kursi Walikota hingga Wakil Presiden, memicu perdebatan luas tentang apakah bangsa ini sedang terseret kembali ke era feodalisme politik yang dibungkus demokrasi prosedural. Ketika lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi dianggap ikut bermain dalam melicinkan jalan bagi pewarisan kekuasaan, yang terjadi bukan sekadar kemunduran, melainkan pembusukan demokrasi dari dalam.

Demokrasi yang Terkurung dalam Jebakan Rente

Demokrasi seharusnya menjadi sistem di mana kekuasaan didistribusikan secara adil melalui mekanisme pemilihan yang bebas dan kompetitif. Namun, ketika kandidat yang muncul berasal dari lingkaran kekuasaan yang sama, dan memiliki akses pada sumber daya negara, maka demokrasi berubah menjadi sirkus legitimasi kekuasaan.

Dalam studi ilmiah, fenomena ini disebut sebagai competitive authoritarianism atau otoritarianisme kompetitif, di mana sistem politik tampak demokratis secara prosedural, tetapi dalam praktiknya dikendalikan oleh elite melalui instrumen kekuasaan formal dan informal. Dinasti rente berperan besar dalam menjadikan sistem ini langgeng, karena ia menciptakan barrier to entry bagi calon pemimpin yang tidak memiliki privilese politik atau modal besar.

Konsekuensinya, ruang partisipasi publik menyempit. Rakyat kehilangan pilihan yang beragam karena calon-calon alternatif tidak mampu bersaing. Demokrasi hanya menjadi ritual lima tahunan, sementara kebijakan publik ditentukan oleh segelintir keluarga dan kroni yang duduk di puncak piramida kekuasaan.

Rente dan Oligarki: Simbiosis yang Merusak

Dalam logika ekonomi-politik, rente hanya mungkin terjadi dalam sistem yang oligarkis. Ketika struktur politik dikuasai oleh segelintir elite, maka kebijakan yang dihasilkan cenderung menguntungkan mereka. Dalam hal ini, dinasti politik berfungsi sebagai kendaraan untuk mempertahankan dominasi ekonomi.

Oligarki yang dibungkus dalam dinasti rente menciptakan sistem yang sangat resisten terhadap perubahan. Mereka memiliki sumber daya untuk mengontrol partai politik, media, dan lembaga penegak hukum. Dalam situasi ini, pengawasan publik menjadi lemah, dan akuntabilitas tidak pernah menjadi norma. Bahkan, lembaga demokrasi seperti KPU, Bawaslu, hingga Mahkamah Konstitusi, bisa menjadi alat yang digunakan untuk memuluskan jalan kekuasaan mereka.

Sebagaimana disampaikan Jeffrey Winters dalam Oligarchy, oligarki politik adalah fenomena global, tetapi di negara-negara seperti Indonesia, ia menemukan medan subur karena lemahnya institusi, besarnya ketimpangan ekonomi, dan budaya patronase yang kuat. Maka, melanggengkan dinasti rente sama dengan merawat oligarki.

Argumen “Warga Biasa Boleh Berkuasa” yang Menyesatkan

Pendukung dinasti politik kerap menggunakan argumen demokratis untuk membenarkan praktik pewarisan kekuasaan. “Setiap warga negara berhak dipilih dan memilih,” kata mereka. Namun, argumen ini menjadi cacat jika mengabaikan ketimpangan akses, modal, dan pengaruh.