Letjen Kunto Batal Dicopot, Anthony Budiawan: Prabowo Kirim Sinyal ke Jokowi

Drama pencopotan dan pembatalan pencopotan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari jabatan Pangkogabwilhan I menjadi sorotan publik. Keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang mengeluarkan surat pembatalan pencopotan tertanggal 30 April 2025, hanya sehari setelah keputusan pencopotan keluar, memunculkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat dan pengamat politik.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menyebut langkah pembatalan tersebut sebagai bukti kuat adanya intervensi kekuasaan tingkat tinggi di balik layar.

“Publik menduga pasti ada kekuatan besar yang bisa membuat Panglima TNI berubah pikiran dan membatalkan pencopotan tersebut. Siapa kekuatan besar itu? Siapa lagi kalau bukan Presiden Prabowo!” tulis Anthony Budiawan dalam opininya yang dikutip dari www.suaranasional.com, Jumat (2/5/2025)

Anthony menilai bahwa Prabowo tengah menunjukkan sikap tegas dalam menghadapi tekanan dan intervensi yang mengganggu stabilitas dan otoritas kepemimpinannya. Menurutnya, Presiden Prabowo sedang menjalankan agenda politiknya secara pelan tapi pasti.

“Prabowo nampaknya mempunyai agenda dan cara sendiri untuk melawan segala intervensi terhadap kekuasaannya,” lanjutnya.

Spekulasi publik makin berkembang setelah sebelumnya beredar kabar bahwa pencopotan Letjen Kunto tidak sepenuhnya berasal dari keputusan Panglima TNI, melainkan karena tekanan pihak eksternal yang disebut-sebut dekat dengan lingkaran mantan Presiden Jokowi.

Publik menduga kuat, pencopotan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sebagai akibat dukungan mantan Pangab Jenderal Try Sutrisno, ayah Letjen Kunto, kepada para Purnawirawan yang mengusulkan agar Gibran dimakzulkan.

‘Di sini terlihat jelas kelicikannya melakukan politik ‘sandera’, di mana dukungan Jendral Try Sutrisno kepada para Purnawirawan dikaitkan dengan anaknya yang masih aktif di TNI. Padahal, keduanya merupakan dua orang yang merdeka dan bebas menyampaikan pendapat masing-masing, dan pihak lain, meskipun anak kandung, tidak bisa dimintakan tanggung jawabnya,” ungkapnya.

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Istana Kepresidenan maupun Mabes TNI mengenai alasan pembatalan pencopotan tersebut. Namun, langkah ini dinilai sebagai sinyal awal dari konflik kekuasaan yang lebih besar antara dua poros kekuatan nasional: Prabowo dan Jokowi.

Sumber: suaranasional

Foto: Anthony Budiawan (Dok Suara Nasional)