GELORA.ME – Presiden Jokowi mengaku sudah menerima informasi terkait pencopotan baliho Ganjar-Mahfud dan partai lain di Bali.
Hal tersebut diketahui Jokowi bersamaan dengan kunjungan kerjanya ke Gianyar, Bali pada Selasa (31/10) kemarin.
Menanggapi hal tersebut, Jokowi turut berkomentar. Menurutnya, pencopotan atribut partai itu berkaitan dengan netralitas para pegawai negara, termasuk ASN, TNI serta Polri, menjelang musim pemilu 2024.
“Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus Netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral,” kata Jokowi, dilansir dari Antara, Rabu (1/11).
Selain itu, menurutnya, pencopotan baliho tetap harus melakukan koordinasi dengan pihak pemilik baliho tersebut. Dalam arti lain, petugas wajib meminta izin kepada partai yang balihonya akan dicopot.
Alasannya, kata Jokowi, untuk tetap menjaga komunikasi dan menghindari kesalahpahaman antara satu pihak dengan pihak lainnya.
 
                         
                                 
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
Artikel Terkait
MNC Insurance Gelar Literasi Asuransi di BINUS, Ini Strategi dan Dampaknya
Balita 3 Tahun Tewas Tenggelam di Parit Kubu Raya: Kronologi Lengkap & Fakta
Mahfud MD Pertanyakan Jaminan Indonesia ke China untuk Proyek Kereta Cepat Whoosh: Analisis Kontroversi & Risiko Utang
Hubungan Sipil-Militer Indonesia: Kunci Menuju Negara Berdaulat dan Kesejahteraan Rakyat