Jadi Alat Kepentingan Politik, Wibawa MK Tercabik-cabik

Sekarang ini, lanjut dia, akibat kecerobohan luar biasa yang mengadili persoalan yang diduga pesanan, MK langsung kehilangan kepercayaan. Jika terjadi sengketa Pilpres maupun Pileg pada 2024, para pihak yang tidak puas memiliki pijakan dan alasan untuk menuding keputusan MK tidak fair.   

"Ini berbahaya sekali. Di samping berpotensi mengulang kejadian serupa, kerusuhan pada pasca-Pilpres 2019 yang bahkan bisa lebih parah. Juga, berpotensi menjadi titik masuk para petualang kepentingan, yang ingin mengacak-acak kedamaian negeri ini," ungkapnya.

Saat ditanya apa upaya untuk menyelamatkan marwah MK, Miqdad menjawab tegas dengan mendesak Ketua MK Anwar Usman dan hakim MK lainnya, yang diduga terlibat persekongkolan untuk mundur.

"Hanya, itu langkah agar MK kembali menjadi lembaga terhormat tempat sengketa politik diselesaikan secara hukum, yang dapat meminimalkan ketidakpuasan para pihak yang bersengketa," tegas sosok yang juga aktif sebagai anggota Komisi KAUB MUI Pusat itu.

Saat ini, sudah ada beberapa kalangan mengadukan dugaan perilaku hakim MK yang diduga menjadi pemeran keputusan kontroversi itu ke Dewan Etik MK.

"Tidak ada cara lain mengembalikan wibawa MK selain memberhentikan para hakim MK yang diduga terlibat persekongkolan," pungkasnya.

Sumber: RMOL