GELORA.ME - Program ketahanan pangan atau food estate yang dicanangkan Presiden Jokowi, dinilai gagal total. Padahal anggarannya hingga 2024 ditetapkan Rp108 triliun.
Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin menegaskan, proyek food estate sudah ditolaknya sejak awal. Meski tujuannya baik, namun tanpa perencanaan yang matang. Aspek kesesuaian lahan, budaya hingga kesiapan masyarakat, luput dari perhatian pemerintah.
“Tujuannya baik yakni mengantisipasi krisis pangan. Adanya langkah khusus di program food estate ini, sempat memberikan harapan besar. Namun, sejak awal, Fraksi PKS sangat mengkritisi food estate. Karena konsepnya tidak seindah yang dibayangkan,” tutur Akmal, Jakarta, dikutip Selasa (29/08/2023).
Politikus PKS ini, menambahkan, tujuan food estate untuk meningkatkan produksi pangan, jelas bagus. Namun, pada kenyataannya, secara teknis dilaksanakan di lokasi yang tidak mendukung. Khususnya secara iklim di Indonesia. Semisal, tanaman pangan dipaksakan hidup di lahan gambut.
“Lahan untuk ditanami bahan pangan, hortikultura atau lainnya, ternyata sumber airnya tidak mencukupi. Hampir tiga tahun, ya tidak menghasilkan apa-apa. Celakanya lagi, hutan sudah terlajur ditebangi. Hasilnya ya hutan rusak, itulah masalah baru,” terang Akmal.
“Saya sangat menyayangkan, pemerintahan Presiden Jokowi kembali memasukkan food estate dalam anggaran ketahanan pangan 2024 yang ditetapkan sebesar Rp108,8 Triliun meski program ini dinilai gagal,” imbuh Akmal.
Food Estate Kemenhan Gagal?
Sementara, mantan Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) dua periode (2005-2015) yang kini menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Teras Narang punya pandangan beda.
Artikel Terkait
Kronologi Lengkap & Motif Pembunuhan Alvaro Kiano oleh Ayah Tiri, Alex Iskandar
Download Snack Video Tanpa Watermark 2024: Mudah, Cepat & Gratis
Gus Yahya Tantang Rais Aam Selesaikan Pemecatan di Muktamar PBNU 2026: Ini Jadwal dan Klaimnya
Gus Yahya Bantah Pemecatannya dari Ketum PBNU: Ini Alasan Suratnya Tidak Sah