Sementara tanpa kajian Jokowi memilih nun jauh di seberang lautan dari ibukota Jakarta. Asal pembiayaannya juga tidak jelas.
Mengenai pilihan lokasi IKN yang jauh dari DKI Jakarta. Perlu dicatat sebagai fakta hampir semua negara di dunia yang memindahkan ibukota jauh dari ibukota lama semua gagal. Kota yang dibangun menjadi kota hantu.
Bedanya lagi. Hanya dengan kemampuan ekonomi Indonesia sangat rendah, tidak “meroket” bahkan “anjlok”. Jokowi harus mengikuti saudara tuanya. Malah secara “pontang-panting” Jokowi melakukan obral kepada investor asing. Termasuk kepada China.
Bahkan meminta agar penduduk Singapura untuk memiliki rumah di IKN. Semata untuk mengejar terciptanya ambisi sang adik yang “mengekor” saudara tua. Jika perlu “menyerahkan” kedaulatan.
Dalam kunjungannya baru-baru “sang adik” menemui saudara tua di China. Meminta China menyusun detail desain IKN Nusantara. Alasannya negeri tirai bambu itu mempunyai pengalaman mendesain kecanggihan Kota Shenzhen.
Menurut Dr. Rizal Ramli, permintaan Jokowi kepada China menjadi bukti nyata bahwa wilayah IKN sudah diserahkan kepada China.
Pertanyaannya apakah semua ini ujug-ujug. Sepertinya tidak. Teringat cerita seorang tokoh Jawa Barat. Di tahun awal pemerintahan tahun 2014. Sekembali dari kunjungannya ke China, Jokowi langsung ke Bandung. Melantik wisuda sarjana IPDN di Bandung. Dalam kesempatan itu, mengumpulkan beberapa tokoh Jawa Barat. Jokowi waktu itu ditemani oleh Puan Maharani selaku Menko.
Jokowi menyampaikan akan kerjasama dengan China dan akan membawa tenaga kerja dari China. Jokowi sangat “terpesona” dengan saudara tuanya Xi Jinping. Terbukti setelah itu membanjir TKA China. Semua keharusan UU Tenaga Kerja dilewati begitu saja. Keharusan berbahasa Indonesia dan level tertentu sengaja diabaikan.
Sebenarnya sentimen dan resistensi rakyat Indonesia terhadap RRC sebagai negara Komunis sangat tinggi. Karena sejarah hitam adanya pemberontakan PKI tahun 1965 dengan mempersenjatai angkatan ke enam dengan senjata yang berasal dari China.
Untuk mengatasi resistensi masyarakat termasuk TNI. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang mengikuti “sang adik” menemui “saudara tua”. Merasa perlu memberi “alasan” bahwa permintaan ke China tentang IKN merupakan tindak lanjut bisikan Uni Emirat Arab (UEA). Apakah bisa dipercaya? Apa kepentingan UEA terhadap IKN? Setidaknya ada Arab yang berbisik. Agar rakyat jadi adem?
Menurut LBP lagi dalam 6 bulan proses desain detail perencanaan IKN ini selesai. Mestinya jika copy paste sebenarnya tidak perlu terlalu lama. Iya toh.
Apa yang disampaikan Rizal Ramli mantan Menko Marves sebelum LBP, bahwa permintaan Jokowi kepada China. Nyata bahwa wilayah IKN sudah diserahkan kepada China.
Ini jelas termasuk menyerahkan kedaulatan kepada Negara lain. Artinya Presiden Jokowi diduga telah berkhianat. Cukup alasan untuk memakzulkan. Ini bukan karena saudara tua.
*) Penulis adalah pemerhati kebijakan publik, yang juga Aktivis Pergerakan 77-78
Artikel Terkait
BMKG: Puncak Musim Hujan 2025-2026 Dimulai Hari Ini, Ini Daftar Wilayah & Jadwal Lengkapnya
Pembunuhan Tetangga di Tanjung Jabung Timur, Tewas Disabet Parang Akibat Cekcok
Timnas Indonesia U-17 Siap Hadapi Piala Dunia 2025: Hasil Uji Coba Jadi Kunci
Menteri Keuangan Purbaya Sidak Pakaian Impor Ilegal di Cikarang, Beri Ultimatum Keras