Plt Wali Kota Bekasi yang Cabut Izin Stadion Acara Anies Mengaku Tak Teliti, PDIP Bantah Beri Instruksi

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi Ahmad Zarkasih mengatakan pihaknya telah mengarahkan penyelenggaraan acara senam itu ke Lapangan Multiguna di wilayah Bekasi Timur. Surat izin penggunaan lapangan itu pun sudah dikeluarkan Pemkot Bekasi.

"Untuk alternatif sudah diarahkan ke Lapangan Multiguna dan sudah kami buatkan suratnya, tetapi belum ada permintaan dari penyelenggara acara terkait pemindahan lokasi," ujar Zarkasih.

PDIP bantah beri instruksi ke Plt Wali Kota Bekasi

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membantah jika DPP PDIP memberi instruksi kepada Plt Wali Kota Bekasi untuk membatalkan izin penggunaan Stadion Patriot Candrabhaga untuk acara PKS yang menghadirkan Anies Baswedan.

"Sama sekali tidak ada. Karena pemerintah daerah ini kan juga otonom, maka ada otonomi daerah, tetapi ini semua kan proses komunikasi," kata Hasto di halaman Masjid At Taufik, Jalan Lenteng Agung Jakarta Selatan pada Jumat, 28 Juli 2023.

Hasto memberi contoh jika PDIP ingin mengadakan kegiatan, maka pihaknya membangun komunikasi yang baik dan menjalani seluruh prosedur administrasi dengan lengkap. Sehingga, kata dia, acara bisa berjalan tanpa penghadangan.

"Karena sejak pertama kali PDIP ini ada, kami mengalami pengalaman buruk bagaimana penghadangan-penghadangan secara politik itu," kata Hasto.

Hasto mengatakan dari pengalaman penghadangan politik yang pernah dialami PDIP dahulu maka kata Hasto, pihaknya selalu mengingatkan kadernya untuk tidak menghalangi pihak lain di dalam melakukan dialog terlebih dengan rakyat.

PKS singgung Plt Wali Kota Bekasi yang kader PDIP

Pernyataan Hasto muncul karena sebelumnya Juru bicara DPP PKS Muhammad Kholid mengatakan, rencana partainya menggunakan Stadion Patriot Candrabhaga dicabut oleh Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. Kholid mendengar jika izin itu dibatalkan H-1 pelaksanaan acara besok.

Kholid menilai sikap Pemkot Bekasi itu menunjukkan kesewenang-wenangan dan arogansi. Hal ini disebut Kholid membuat kualitas demokrasi di Indonesia kian mundur. Ia mengaku memahami jika Plt Wali Kota Bekasi adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Adapun Tri merupakan Ketua DPC PDIP Kota Bekasi.

“Tetapi jangan sampai sikap politik yang berbeda menjadikan keputusannya diskriminatif dan sewenang-wenang. Tidak bijak, tidak dewasa,” kata Kholid.

Sumber: tempo