Ramai-ramai Kritik Jokowi di Milad PKS, dari JK sampai AHY dari Jalan Tol sampai Penegakan Hukum

Senada dengan Anies, Jusuf Kalla juga mengritik pembangunan jalan pada era Presiden Jokowi yang rusak di beberapa kota, seperti Lampung, Jambi, hingga Makassar. Seperti Anies, Ia memandang Jokowi lebih masif melakukan pembangunan jalan tol yang dipersepsikan 'hanya untuk orang-orang beruang'. Menurut JK, hal itu merupakan ketidakadilan untuk rakyat. "Dengan bangga bahwa pemerintah, juga waktu saya memerintah membuat jalan tol. Itu penting. Tapi 170 ribu km jalan rusak di Indonesia. Itu data BPS. Artinya orang menganggap, kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa dapat. Itu ketidakadilan untuk rakyat," ujar JK

JK berpendapat tak semua orang bisa menikmati jalan tol. �Jangan kita lihat sesuatu dari apa yang dilihat orang, tapi lihat dari apa yang dirasakan orang. Petani yang enggak bisa bayar tol, makanya jalannya berlubang-lubang," katanya.

Penegakan Hukum

AHY menyoroti sistem penegakan hukum di Indonesia saat ini yang ia nilai merosot tajam. Ia bahkan menilai hukum saat ini tajam ke lawan tumpul ke kawan. "Banyak yang merasakan praktik penegakan hukum yang seolah tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke lawan tumpul ke kawan," kata AHY. AHY menyebut masalah ini sepatutnya tak terjadi di Indonesia.�

AHY juga menilai demokrasi Indonesia juga semakin merosot dan sebentar lagi akan jatuh ke jurang. Ia mengatakan rakyat yang kritis justru dianggap melawan dan dibungkam. "Kita yang kritis, PKS, NasDem, Demokrat, kalau kritis dibilang musuh negara. Bukankah negeri ini milik kita semuanya?," katanya.

Sudut Pandang

Menjawab semua kritikan itu, Tenaga Ahli Utama KSP Ade Irfan Pulungan mengatakan perbandingan yang disampaikan Anies menegaskan bahwa sudut pandangnya parsial dan tidak melihat secara keseluruhan.�

"Semua pembangunan yang dilakukan pemerintahan siapapun presidennya, itu harus kita lihat sudut pandangnya, ini sebagai bagian dari membangun Indonesia dan mensejahterakan rakyat. Harusnya cara pikirnya seperti itu. Jadi cara berpikirnya jangan parsial-parsial (sebagian)," ujarnya,� Minggu (21/5).

Menurut Ade, selama pemerintahan Jokowi banyak pembangunan infrastruktur jalan yang dibangun dan sangat dirasakan dengan baik oleh masyarakat. Misalnya, pembangunan jalan tol, meskipun berbayar, membantu ekonomi rakyat dan kalangan pelaku usaha yang membutuhkan konektivitas antar wilayah dengan cepat.

Merespons kritikan AHY yang menilai penegakan hukum seolah-olah tajam ke lawan dan tumpul ke kawan, Waketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyebut pidato AHY itu tidak tepat jika dikaitkan dengan penegakan hukum terkait korupsi.

"Setidaknya ada tiga hal untuk menunjukkan soal tidak pas-nya bagian dari pidato tersebut. Pertama, selama masa pemerintahan Jokowi ini beberapa menteri lain dari 'partai kawan koalisi' yang juga menghadapi proses hukum dalam kasus korupsi. Kita sama-sama ingat kasus korupsi di periode Jokowi yang pertama ada Mensos yang sedang menjabat, yakni Idrus Marham yang juga diproses hukum. Kemudian pada tahun-tahun awal periode kedua Pak Jokowi, bahkan dua menteri sekaligus terkena proses hukum kasus korupsi, yakni Mensos Juliari Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan Eddy Prabowo," ujarnya.

Di sisi lain Arsul justru menyindir beberapa kasus korupsi di era Presiden SBY yang belum tuntas sampai saat ini. Di antaranya kasus korupsi Bank Century.

"Ketiga, yang terjadi justru menurut saya ada situasi sebaliknya di mana kasus-kasus korupsi yang terjadi di masa pemerintahan SBY malah belum tertuntaskan di periode pemerintahan sekarang. Contoh kasus korupsi bailout Bank Century. Sampai dengan saat ini baru satu kasus saja yang diproses hukum atas nama Budi Mulia, padahal banyak nama-nama lain yang disebut dalam surat dakwaan kasus Budi Mulia sebagai�turut serta atau pihak yang bersama-sama," katanya.(tribun network/igm/dod)

Sumber: jabar.tribunnews.com