Heru Budi Hartono Potong Pembayaran Kartu Lansia Jakarta, Pengamat: yang Penting tidak Korupsi

Idealnya, kata Emrus, masyarakat melihat secara makro ke mana anggaran itu dialokasikan.

Termasuk efektif atau tidak penggunaannya anggaran tersebut.

Menurut Emrus, setiap pemimpin di dunia memiliki program prioritas tertentu yang berdampak pada pengalihan pengalokasian anggaran.

�Substansinya bukan di situ. Menurut saya, bagaimana penggunaan APBD di era Pj Gubernur DKI Jakarta sekarang. Penggunaan APBD-nya itu untuk kesejahteraan rakyat,� imbuhnya.

�Sepanjang itu untuk rakyat dan tidak dikorupsi, itu hal wajar. Karena setiap pemimpin akan mengalokasikan anggaran untuk sesuatu yang lebih urgent,� lanjutnya.

Emrus berharap, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait bisa mengalokasikan bantuan sosial masyarakat sesuai visi misi kepala daerah yang memimpin saat itu.

Mereka juga harus mengikuti aturan berlaku demi kepentingan masyarakat luas.

Sebelumnya loyalis Anies Baswedan, Musni Umar mencuitkan pertemuan dengan pendukung PDIP yang mengeluh adanya potongan bantuan bagi lansia.

Melalui akun twitter pribadinya, eks Rektor Universitas Ibnu Chaldun itu menceritakan kekecewaan pendukung PDIP yang bernama Sutrisno.

�Pagi ini saya antar istri ke Puskesmas. Saya bertemu teman lama Mas Sutrisno, pendukung PDIP. Dia sangat kecewa karena bantuan lansia Jakarta yang sangat diharapkan jelang lebaran hanya dibayar 50 persen KJP Plus, biasanya dibayar setiap tanggal 5 sampai sekarang belum dibayar,� cuitnya melalui akun @musniumar.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Sumber: wartakota.tribunnews.com