Jamil menegaskan, jika acuannya tiga hal tersebut, Prabowo seharusnya bisa mereshuffle menteri yang juga menjabat ketua umum partai, seperti Bahlil dan Zulhas.
Kritik terhadap Raja Juli Antoni
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dinilai layak dicopot karena beberapa alasan. Ia pernah menjadi sorotan terkait persoalan perizinan Hak Guna Usaha (HGU) dan lemahnya pengawasan manajemen hutan yang diduga berkontribusi pada bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Tidak memiliki komitmen kuat dalam menjaga hutan Indonesia. Selain itu, kompetensinya di bidang kehutanan dipertanyakan," tutur mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu.
Kritik terhadap Bahlil Lahadalia
Sementara itu, Bahlil Lahadalia dikritik karena diduga terseret masalah pertambangan ilegal. Jamil juga menyoroti dugaan bahwa Bahlil membuka peluang bagi perusahaan swasta dari aktivitas tambang.
"Kompetensinya di bidang ESDM juga dipertanyakan. Bahlil juga kerap memunculkan kontroversi sehingga menjadi beban bagi presiden," sebut Jamil.
Ia menyimpulkan bahwa reshuffle yang berbasis kinerja dan integritas akan mampu meningkatkan efektivitas kerja Kabinet Prabowo-Gibran ke depannya.
Artikel Terkait
Gibran Kandidat Kuat Pilpres 2029? PSI Beberkan Modal Politik Langkanya
Buku Gibran End Game Dibagikan ke 1000 Anggota DPR & DPD, Bahas Ijazah Gibran
KPK Sita Uang Ratusan Juta di Rumah Dinas Bupati Pati Sudewo, Terkait Kasus Korupsi
Advokat Ahmad Khozinudin Tolak Perdamaian Kasus Ijazah, Beberkan Dugaan SOP Adu Domba dari Solo