Partai Buruh Tolak Keras Wacana Pilkada Lewat DPRD, Ini Alasannya

GELORA.ME - Partai Buruh secara resmi menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Partai menganggap Pilkada langsung oleh rakyat merupakan cerminan kedaulatan rakyat dan merupakan salah satu amanat utama Reformasi 1998 yang tidak boleh dikurangi.

Pilkada Langsung Cerminkan Kedaulatan Rakyat

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa pemilihan langsung memberikan ruang bagi masyarakat untuk secara mandiri menilai dan memilih calon pemimpin daerah berdasarkan rekam jejak dan program kerja. Menurutnya, akses informasi melalui media dan kanal digital memungkinkan rakyat membuat keputusan yang lebih informed.

“Pemilihan langsung adalah pengejawantahan kedaulatan rakyat. Masyarakat bisa menilai track record calon sebelum menentukan pilihan,” ujar Said Iqbal, Minggu (4 Januari 2026).

Pilkada Lewat DPRD Tingkatkan Potensi Politik Transaksional

Said Iqbal mengingatkan bahwa mengembalikan mekanisme pemilihan ke DPRD justru membuka peluang lebih besar untuk praktik politik uang (money politics) dan transaksi kepentingan.

“Jika dipilih lewat DPRD, potensi money politic bisa terjadi lebih brutal karena ongkosnya lebih murah. Cukup dengan memengaruhi segelintir anggota dewan, permainan uang sangat mungkin terjadi,” tegasnya.