Lebih lanjut, Damar menyoroti kegagalan total Raja Juli dalam menangani tata kelola hutan di Sumatra. Menurutnya, kegagalan ini sudah menjadi alasan kuat untuk melakukan pergantian menteri agar tata kelola hutan dapat dibenahi dan bencana serupa tidak terulang di masa depan.
Di sisi lain, kompetensi Raja Juli di bidang kehutanan juga dipertanyakan. Damar menilai sang menteri tidak mampu mencegah praktik pembalakan liar yang menjadi pemicu utama banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi tersebut.
Evaluasi Kinerja Menteri dan Loyalitas dalam Kabinet
Selain mendesak pemecatan Menhut Raja Juli, Damar juga meminta Presiden Prabowo segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para menteri dan partai koalisi yang terkait dengan penanganan bencana. Ada dugaan keterlambatan penanganan yang memperparah dampak bencana.
"Presiden harus melakukan evaluasi, termasuk terhadap menteri yang tidak loyal dan mengganggu kinerja program-program presiden. Bapak Presiden dipilih rakyat, jadi jangan ragu copot yang merusak kinerja Presiden dan pemerintah," pungkas Damar.
Desakan ini menegaskan bahwa tekanan publik terhadap akuntabilitas dan kinerja kabinet, khususnya dalam mengelola sumber daya alam dan mitigasi bencana, semakin tinggi pasca tragedi kemanusiaan di Sumatra.
Artikel Terkait
KPK Finalisasi Kerugian Negara Kasus Korupsi Kuota Haji 2024, Yaqut-Gus Alex Tersangka
SP3 Kasus Ijazah Jokowi: Keadilan Restoratif Terjungkirbalik, Kata Aktivis
Prodem Minta Polri Tetap di Bawah Presiden: Alasan, Dampak, dan Analisis Lengkap
SP3 Eggi Sudjana Bermasalah Hukum: Pengamat Soroti Pelanggaran KUHAP & Restorative Justice