GELORA.ME -Desakan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencuat ke ruang publik usai adanya informasi mengenai tunjangan rumah kedewanan senilai Rp50 juta bagi setiap anggota parlemen untuk menyewa tempat tinggal.
Pengamat politik Adi Prayitno menilai isu tersebut menjadi sorotan publik lantaran kontras dengan kondisi rakyat yang masih menghadapi kesulitan mencari pekerjaan, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), serta tekanan ekonomi lainnya.
“Inilah yang menjadi pemantik sehingga menjadi sorotan publik," kata Adi seperti dikutip redaksi melalui kanal YouTube miliknya di Jakarta, Senin, 25 Agustus 2025.
Artikel Terkait
KIP Tolak Sengketa Informasi Ijazah Jokowi dari Bon Jowi: Alasan & Analisis Lengkap
KPK Usut Aliran Dana Mardani Maming ke PBNU: Tindak Lanjut Hasil Audit
Pemulihan Bencana Sumatra Dipercepat, Presiden Prabowo Targetkan Kembali Normal
Warga Gaza Sumbang Rp15 Juta untuk Korban Banjir Sumatera, Bukti Solidaritas Luar Biasa