Ini Alasan Setya Novanto Dibebaskan Setelah Korupsi Rp 2,3 Triliun Versi Ditjen Pemasyarakatan

GELORA.ME  - Publik saat ini dikejutkan oleh berita pembebasan bersyarat koruptor Setya Novanto.

Eks Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum Partai Golkar (2016-2017) itu menghirup udara bebas pada 16 Agustus, sehari jelang HUT ke-80 RI.

Tentu saja ini sangat membahagiakan buat Setya Novanto dan keluarga, namun berbeda bagi masyarakat.

Seperti diketahui, pria yang akrab disapa Setnov ini adalah terpidana kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang merugikan negaa hingga Rp 2,3 triliun.

Saat dibebaskan, Setnov sedang menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat (Jabar). 

Selama dipenjara Setnov lewat kuasa hukumnya berjuang bebas melalui berbagai upaya hukum, seperti peninjauan kembali (PK) yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA).

Perjuangan Setnov pun membuahkan hasil, permohonannya dikabulkan dari 15 tahun menjadi 12 tahun enam bulan tahun. 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan Jabar Kusnali mengatakan, Setya Novanto resmi bebas bersyarat pada 16 Agustus 2025, dan sudah sesuai dengan aturan, yaitu narapidana menjalani dua per tiga masa pidana dari total pidana penjara selama 12,5 tahun. 

“Dihitung dua per tiganya itu mendapat pembebasan bersyarat pada 16 Agustus 2025,” jelas Kusnali dikutip dari Kompas.com, Senin (18/8/2025).

Setya Novanto mendapat pembebasan bersyarat karena dianggap berkelakuan baik selama menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin.

Salah satu kelakuan baiknya adalah menginisiasi program klinik hukum. 

Menurut Kepala Subdirektorat Kerja Sama Pemasyarakat Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Rika Aprianto, program tersebut sudah mendapat persetujuan dari pihak lapas. 

“Seperti peer educator-lah (pendidik sebaya). Warga binaan support (mendukung) warga binaan,” kata Rika dikutip dari Antara, Minggu (17/8/2025).