Jokowi Curiga Ada Agenda Politik Besar, Pengamat: Ini Tanda Beliau Mulai Khawatir

Pernyataan ini mencuri perhatian publik, sebab selama ini Jokowi dikenal sebagai sosok yang tenang dan jarang menanggapi isu dengan pernyataan langsung ke media.

Namun kali ini berbeda.

Dalam sebuah pertemuan dengan awak media di kediamannya di Sumber, Solo, Jokowi menyebut ada agenda politik besar yang tengah dimainkan di balik rentetan isu tersebut.

Ia menyampaikan kecurigaannya bahwa polemik ini sengaja digulirkan untuk menjatuhkan reputasi dirinya dan keluarganya.

"Perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar di balik isu ijazah palsu dan pemakzulan. Ini seperti upaya untuk menurunkan reputasi," ujar Jokowi, Senin (14/7/2025).

Pernyataan tersebut langsung mendapat sorotan dari sejumlah pengamat politik.

Salah satunya datang dari analis komunikasi politik Hendri Satrio atau Hensa, yang menyebut sikap Jokowi kali ini tak seperti biasanya.

Menurut Hensa, pernyataan terbuka tersebut menunjukkan bahwa Jokowi sedang dalam kondisi cemas.

"Biasanya beliau kalem, tapi sekarang terlihat khawatir. Ini pertama kalinya saya melihat Jokowi secara terbuka menyampaikan dugaan adanya agenda politik besar," ungkapnya, Selasa (15/7/2025).

Hensa menilai, keresahan Jokowi tak hanya berkutat pada isu ijazah palsu atau potensi pemakzulan Gibran, namun juga menyentuh perkara lainnya seperti posisi Bobby Nasution, menantunya, yang kini juga disorot publik.

Menurutnya, perubahan sikap Jokowi ini mencerminkan bahwa ia sedang menghadapi tekanan politik yang tidak ringan.

Isu-isu yang terus bergulir mulai dari dugaan korupsi hingga tarik menarik kekuasaan internal koalisi, membuat posisi keluarga Jokowi makin rentan.

"Kalau melihat pola komunikasinya, Jokowi mulai merasa arah politik tidak lagi sejalan dengan dirinya. Biasanya tenang, tapi sekarang tampak terbebani untuk bicara," tutur Hensa.

Lebih lanjut, Hensa menyarankan agar Jokowi mulai mengambil langkah mundur dari dinamika politik praktis.

Ia menyebut sudah saatnya Jokowi kembali berperan sebagai bapak bangsa, seperti halnya Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, usai lengser dari kursi kekuasaan.

"Sudah cukup, beliau bisa kembali ke peran moral leadership. Soal Gibran dan Bobby, biarkan keduanya bertanggung jawab sendiri terhadap jabatan yang mereka emban," ujarnya.

Hensa juga menyinggung keterkaitan Jokowi dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang selama ini kerap diasosiasikan dengan loyalis Jokowi.

Menurutnya, hubungan tersebut justru makin mempersulit posisi Jokowi di tengah dinamika politik yang makin memanas.

Di sisi lain, sejumlah elite partai seperti dari PDI Perjuangan juga mulai buka suara merespons pernyataan Jokowi.

Mereka menilai bahwa Jokowi seharusnya bersikap lebih bijak, mengingat dirinya kini tak lagi memiliki kewenangan eksekutif pasca masa jabatannya berakhir.

Sementara itu, wacana pemakzulan Gibran juga masih jadi perdebatan sengit di ruang publik.

Sebagian pihak menganggap Gibran tak layak dipersoalkan hanya karena status pencalonannya yang sempat dipermasalahkan secara etik dan hukum.

Namun sebagian lainnya menganggap, langkah pemakzulan sah untuk menjaga marwah konstitusi dan demokrasi.

Tentu saja, eskalasi politik ini belum menunjukkan tanda-tanda mereda.

Jokowi, yang biasanya menghindari polemik dengan komentar langsung, kini memilih turun tangan memberi pernyataan sendiri.

Langkah ini bisa dimaknai sebagai sinyal bahwa suhu politik di sekitar keluarga Jokowi sedang memanas.

Kini publik menantikan, apakah pernyataan Jokowi ini akan memicu gelombang politik baru, atau justru menjadi titik balik bagi dirinya untuk mengambil jarak dari kancah kekuasaan nasional.

Yang jelas, satu hal yang pasti: dinamika politik Indonesia jelang akhir 2025 masih jauh dari kata stabil.***

Sumber: hukamanews