GELORA.ME -Oposisi masih diperlukan untuk mengontrol kekuasaan melalui sikap kritis. Oposisi merupakan bagian dari demokrasi yang memiliki sistem kontrol pengawasan agar pemerintahan berjalan efektif dan bermanfaat bagi rakyat.
"Perlu ada penyeimbang dan kontrol terhadap kekuasaan itu karena kekuasaan kalau tanpa ada kontrol yang terjadi bisa semena-mena," ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, dalam diskusi daring bertajuk "Demokrasi Tanpa Oposisi", Sabtu (4/5).
Untuk itu, lanjut Masinton, apabila PDIP nanti menjadi oposisi tidak hanya sekadar berbeda pendapat dengan pemerintah, tetapi memberikan berbagai alternatif kebijakan.
Langkah tersebut pun telah dilakukan PDIP selama 2 kali masa pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, atau selama 10 tahun.
Kala itu, PDIP aktif memberikan berbagai alternatif kebijakan yang bisa dinilai oleh rakyat, serta baik bagi sistem check and balances dan kontrol dari luar pemerintahan.
"Ini juga menjadi bagian dari edukasi dan pendidikan politik rakyat sehingga rakyat juga memiliki berbagai alternatif pandangan yang disajikan, baik oleh pemerintah maupun di luar pemerintah," terangnya.
 
                         
                                 
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
Artikel Terkait
KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Whoosh, Libatkan Mantan Pejakat
Rismon Sianipar Klaim Prabowo Tahu Soal Ijazah Gibran: Fakta dan Perkembangan Terbaru
Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh: DPR Dukung KPK Usut Tuntas
Wakil Wali Kota Bandung Erwin Bantah OTT Kejaksaan: Ini Faktanya