Ia mengurai, seorang Hakim Konstitusi seharusnya memiliki etika dengan menanggalkan posisi lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
"Etika kelas tingginya harus dimiliki oleh seorang Hakim Konstitusi. Misalnya dia berhenti semua dari kegiatan law firm, bahkan (memiliki) saham tidak boleh," tandasnya.
Arsul Sani terpilih menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams atas usulan DPR RI. Keputusan tersebut diambil DPR RI dalam rapat paripurna pada Selasa, 3 Oktober 2023 lalu.
Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut, Arsul Sani baru akan dilantik menjadi Hakim Konstitusi setelah Wahiduddin Adams mencapai usia pensiun pada Januari 2024.
"Pelantikan Pak Arsul menunggu pensiunnya Pak Wahiduddin yang masih sampai Januari," ujar Menko Polhukam Mahfud MD, Selasa lalu (3/10)
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
KPK Finalisasi Kerugian Negara Kasus Korupsi Kuota Haji 2024, Yaqut-Gus Alex Tersangka
SP3 Kasus Ijazah Jokowi: Keadilan Restoratif Terjungkirbalik, Kata Aktivis
Prodem Minta Polri Tetap di Bawah Presiden: Alasan, Dampak, dan Analisis Lengkap
SP3 Eggi Sudjana Bermasalah Hukum: Pengamat Soroti Pelanggaran KUHAP & Restorative Justice