Ia mengurai, seorang Hakim Konstitusi seharusnya memiliki etika dengan menanggalkan posisi lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
"Etika kelas tingginya harus dimiliki oleh seorang Hakim Konstitusi. Misalnya dia berhenti semua dari kegiatan law firm, bahkan (memiliki) saham tidak boleh," tandasnya.
Arsul Sani terpilih menjadi Hakim Konstitusi menggantikan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams atas usulan DPR RI. Keputusan tersebut diambil DPR RI dalam rapat paripurna pada Selasa, 3 Oktober 2023 lalu.
Menko Polhukam, Mahfud MD menyebut, Arsul Sani baru akan dilantik menjadi Hakim Konstitusi setelah Wahiduddin Adams mencapai usia pensiun pada Januari 2024.
"Pelantikan Pak Arsul menunggu pensiunnya Pak Wahiduddin yang masih sampai Januari," ujar Menko Polhukam Mahfud MD, Selasa lalu (3/10)
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Bupati Lamteng Ardito Wijaya Goda Wartawati Kamu Cantik Hari Ini Usai Jadi Tersangka KPK
Analisis Anton Permana: Dasco dan Sjafrie Bukan Rival, tapi Dua Pilar Penopang Prabowo
Bencana Ekologis Aceh & Sumatera: Penyebab, Seruan Beli Hutan, dan Aturan Hukumnya
Klaim Bombshell Rismon Sianipar: Kasmudjo Tak Kenal Jokowi Sama Sekali, Ijazah UGM Dipertanyakan