"Kalau belanja mandatory (7 komponen belanja wajib) sudah dimasukkan itu minus hampir 300 triliun, karena belanja mandatory hampir Rp 3.000 triliun," paparnya.
Sementara, Said Didu mendapati defisit anggaran naik apabila komponen anggaran subsidi yang sebesar Rp 300 triliun akan menjadi minus Rp 565 triliun. Bahkan kalau dimasukkan perbaikan jalan, maka itu minus Rp 736 triliun.
"Sehingga, untuk mengurangi minus itu negara ini hanya bisa selamat kalau ngutang lagi sebesar 1.250 triliun. Jadi jangan menganggap negara ini baik-baik saja," urainya.
"Nilai (utang) Rp 1.250 triliun itu belum masuk dana IKN. belum masuk biaya untuk pertahanan, keamanan yang sekitar Rp 130 triliun, belum biaya polisi yang hampir Rp 100 triliun," sambung Said Didu.
Maka dari itu, mantan Komisaris Utama PT Bukit Asam itu meyakini keuangan negara akan hancur lebur apabila tidak menambah utang sekitar 1.250 triliun. Tetapi, dampak terusan justru akan lebih berbahaya, karena nilai utang secara keseluruhan di masa pemerintahan Jokowi.
"Maka negara kita sebenarnya, APBN kita itu kalau dimasukkan semua belanja minusnya 1.000 triliun dari pendapatan. Perkirakaan (kalkulasi di pemerintahan Jokowi) Rp 8.500 triliun untuk utang pemerintah saja," ungkapnya.
"Kalau ditambah (utang) BUMN, mungkin Rp 6.500 hingga Rp 7.000 triliun, menurut saya akan mencapai 1.6000 triliun," demikian Said Didu menambahkan.
Sumber: rmol
Artikel Terkait
KPK Dituduh Tak Berani Usut Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Ternyata Ini Dalang di Baliknya
Ekonom Tantang Menkeu Purbaya Turunkan PPN & Cukai: Solusi Atasi Daya Beli atau Bencana Negara Zombie?
KPK Didorong Periksa Jokowi & Luhut, Ini Fakta Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh
Purbaya Yudhi Sadewa: Analisis Kinerja Menkeu dan Peringatan Hensat Soal Harapan Kaya Raya