Ada Ancaman Bahaya Laten, Perppu Pemberantasan Politik Uang Harus Segera Diterbitkan

Situasi tersebut melengkapi keresahan para calon penyelenggara. Akhirnya semua calon penyelenggara berusaha mencari akses dan "berteman" dengan tim seleksi dan Parpol.

“Pilihan tersebut sebagai upaya merebut atau mempertahankan pekerjaan lima tahunan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri,” sebutnya.

Praktik tersebut semakin barbar di daerah di mana calon-calon penyelenggara Pemilu, baik KPU dan Bawaslu di provinsi dan kabupaten/kota harus mendapat rekomendasi dan dukungan dari Parpol tertentu.

Sebab permainan diatur dan ditentukan oleh oknum pimpinan Parpol dari tingkat pusat hingga daerah. Kolaborasi dilakukan oleh Parpol dengan "alumni atau senior" organisasi mahasiswa secara terstruktur, sistematis, dan masif.

“Maka seragam penyelenggara yang seharusnya putih, kini terpaksa mengikuti lagu anak-anak: merah, kuning, hijau, di langit yang biru,” sindirnya.

Atas dasar itulah, Sutrisno mendesak Perppu Pemberantasan Politik Uang dalam Penyelenggaraan Pemilu harus segera diterbitkan. Salah satu usulannya yakni membubarkan parpol pelaku politik uang.

“Pelaku politik uang adalah parpol dan bagian parpol. Maka terdapat hal ikhwal kegentingan yang memaksa untuk menerbitkan Perppu Pembubaran Parpol Pelaku Politik Uang. Parpol yang dibubarkan harus dijadikan sebagai Parpol Terlarang. Sedangkan para pelakunya harus dilarang mendirikan parpol,” tegasnya.

Kornas menyadari bahwa praktik politik uang tidak mudah dihentikan. Dibutuhkan kesadaran kolektif dan komitmen bersama untuk mengakhiri dan menghentikannya.

“Kornas meyakini bahwa kualitas Pemilu dapat ditingkatkan jika dan hanya jika semua pihak berkomitmen untuk menghentikan seluruh praktik politik uang dalam Pemilu,” demikian Sutrisno Pangaribuan.

Sumber: RMOL