DPR Sahkan RUU KUHAP 2025, Mahasiswa UI Gelar Aksi Tolak Pengesahan yang Kontroversial

DPR Tetap Sahkan RUU KUHAP

Meskipun terjadi protes, DPR RI tetap melanjutkan rapat paripurna dan mengesahkan RUU KUHAP menjadi undang-undang. Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengumumkan bahwa UU KUHAP baru akan berlaku mulai 2 Januari 2026.

Puan menegaskan bahwa revisi KUHAP diperlukan karena aturan sebelumnya telah berlaku selama 40 tahun dan dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman. Menurutnya, tujuan utama revisi adalah penguatan hak-hak warga negara.

Klaim Perbaikan Sistem Hukum

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, membantah adanya isu penyadapan tanpa pengawasan dalam KUHAP baru. Ia menyatakan bahwa aturan penyadapan akan diatur dalam undang-undang tersendiri.

"Di KUHAP yang lama, negara terlalu powerful, aparat penegak hukum terlalu powerful. Kalau di KUHAP yang baru, warga negara diperkuat, diberdayakan haknya diperkuat," klaim Habiburokhman, dengan janji mekanisme kontrol yang lebih ketat terhadap tindakan aparat.

Pengesahan RUU KUHAP ini terus menuai kontroversi dan menjadi perbincangan publik mengenai masa depan penegakan hukum di Indonesia.