Jokowi Buka Suara Soal Polemik Kereta Cepat Whoosh: Bukan Cari Laba, Tapi Selamatkan Negara dari Kerugian Rp 100 Triliun

Jokowi menekankan bahwa pemberian subsidi kepada transportasi umum harus dipandang sebagai investasi, bukan kerugian. Sebagai contoh, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan subsidi sebesar Rp 800 miliar per tahun untuk MRT.

Beliau juga menyebut bahwa praktik serupa berlaku di banyak negara maju. Sistem transportasi massal di kota-kota seperti Paris (Metro Paris) dan London (London Underground) juga menerima subsidi yang bisa mencapai hampir 50 persen.

Dampak Positif yang Sudah Terlihat

Meski belum lama beroperasi, transportasi massal buatan Indonesia ini telah menunjukkan dampak yang signifikan:

• MRT Jakarta telah mengangkut 171 juta penumpang.
• Kereta Cepat Whoosh telah mengangkut 12 juta penumpang.

Jokowi juga menyoroti efek berganda (multiplier effect) dari proyek ini, seperti tumbuhnya titik-titik ekonomi baru, peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan pariwisata, serta kenaikan nilai properti di sekitar stasiun, khususnya di Bandung.

Perhitungan Jangka Panjang dan Masa Depan

Presiden optimistis bahwa kerugian negara akibat kemacetan akan semakin mengecil seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna transportasi umum. Dia memperkirakan tren positif ini akan semakin nyata dalam kurun waktu enam tahun ke depan seiring dengan perubahan kebiasaan masyarakat.

Ketika ditanya mengenai polemik kerugian operasional Kereta Cepat Whoosh yang tidak ditanggung oleh APBN, Jokowi memilih untuk menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah.

"Soal Kerugian Whoosh tidak ditanggung APBN, itu kewenangan pemerintah. Saya enggak mau jawab," tandasnya.