Israel Tentukan Negara Pengirim Pasukan Perdamaian ke Gaza, Indonesia Diisyaratkan Ditolak

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Israel akan memegang kendali penuh dalam menentukan negara-negara mana saja yang diperbolehkan mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Jalur Gaza. Pernyataan ini disampaikan Netanyahu dalam sidang kabinet, menanggapi usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai pengiriman pasukan perdamaian.

Israel Tolak Keterlibatan Negara Muslim Tertentu

Netanyahu secara tegas menyatakan bahwa Israel berhak menolak kehadiran pasukan dari negara-negara tertentu yang dianggap tidak menguntungkan posisi militer Israel. Meskipun menghormati konsultasi dengan AS, Netanyahu menekankan bahwa Israel adalah negara merdeka yang tidak dikendalikan oleh kebijakan keamanan AS.

Isyarat penolakan ini terutama ditujukan terhadap negara-negara Muslim, termasuk Turki dan Indonesia, yang sebelumnya disebutkan Trump bersedia mengirim pasukan. Hubungan Israel-Turki sendiri sedang memanas akibat perang Gaza, dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menghentikan seluruh kerja sama dengan Israel.

Syarat Pasukan Perdamaian Gaza Menurut AS dan Israel

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mendukung posisi Israel dengan menyatakan bahwa pasukan internasional yang dikirim ke Gaza harus berasal dari negara-negara yang disetujui Israel. Rubio juga menegaskan bahwa tata kelola Gaza masa depan tidak akan melibatkan Hamas.

Pemerintahan Trump menginginkan kontribusi dana rekonstruksi dan pasukan dari negara-negara Arab, meskipun komposisi akhir pasukan perdamaian masih akan dirumuskan bersama mitra-mitra internasional.