Menkeu Purbaya Tegas Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh Pakai APBN, Politikus Demokrat: Langkah Berani!

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuat keputusan tegas dengan menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh. Kebijakan ini menuai dukungan dari berbagai kalangan, termasuk dari politikus oposisi.

Ricky Kurniawan, seorang Politikus Partai Demokrat, memberikan apresiasi yang disampaikan dengan nada tegas. “Ini baru keren… 👍 Ditanggung penikmat rente korupsinya aja utangnya!” ujarnya dalam pernyataan yang beredar pada Sabtu (11/10/2025). Pernyataan ini menyoroti dukungan terhadap langkah Menkeu yang dinilai berani dalam menjaga disiplin fiskal negara.

Penegasan Menkeu Purbaya Soal Tanggung Jawab Konsorsium

Dalam keterangan resminya di Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk menalangi utang proyek KCJB. Ia menekankan bahwa proyek ini merupakan hasil kerja sama konsorsium badan usaha, sehingga tanggung jawab pembiayaannya harus tetap berada di pihak konsorsium dan tidak boleh dibebankan kepada negara.

“Proyek kereta cepat ini dijalankan oleh konsorsium, jadi tidak adil jika seluruh beban keuangannya dialihkan ke APBN. Negara tidak bisa terus-menerus menjadi penanggung risiko dari keputusan bisnis yang seharusnya dikelola secara profesional,” jelas Purbaya dalam konferensi pers.

Purbaya juga menyebut peran BPI Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara) sebagai lembaga yang didorong untuk mencari solusi restrukturisasi keuangan jangka panjang tanpa melibatkan APBN secara langsung. “Danantara bisa menjadi solusi korporat. Prinsipnya, APBN tidak boleh menjadi tempat menampung semua kesalahan perencanaan atau kelebihan biaya,” tegasnya.

Dukungan Ricky Kurniawan: APBN Bukan Dompet Darurat

Ricky Kurniawan menilai langkah Menkeu Purbaya sebagai contoh nyata keberanian dalam menjaga integritas fiskal negara. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah berhenti menutupi kesalahan proyek yang sarat dengan kepentingan bisnis dan politik di masa lalu.

“Ini langkah rasional dan berani. Selama ini rakyat selalu jadi korban. Kalau proyeknya untung, yang menikmati segelintir elit bisnis dan politisi. Tapi begitu rugi, rakyat disuruh bayar lewat APBN. Nah sekarang, biar adil, yang menanggung adalah para penikmat rente itu sendiri,” ujar Ricky.

Ia menambahkan bahwa sikap Purbaya menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan masih memegang prinsip akuntabilitas publik. “Menkeu ini sedang melindungi uang rakyat. Jangan sampai APBN jadi dompet darurat buat nutupin kesalahan mereka yang dulu main proyek besar tanpa perhitungan matang,” tambahnya.

Profil Utang dan Risiko Proyek KCJB Whoosh

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang diluncurkan dengan ambisi besar pada era sebelumnya kini menghadapi realitas finansial yang berat. Biaya proyek membengkak dari estimasi awal sekitar Rp86 triliun menjadi lebih dari Rp114 triliun, memaksa konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) – yang terdiri dari beberapa BUMN dan perusahaan Tiongkok – untuk menanggung utang besar kepada kreditur luar negeri.

Dengan keputusan Menkeu ini, beban utang harus diselesaikan oleh konsorsium KCIC sendiri. Keputusan ini dinilai berisiko memicu ketegangan dengan kreditur, namun di sisi lain memberikan sinyal positif bahwa negara tidak akan serta-merta menanggung kesalahan korporasi.

“Kalau ini dikompromikan, kita akan ulang kesalahan masa lalu di mana utang swasta dan BUMN akhirnya diambil alih pemerintah. Itu tidak sehat,” kata analis kebijakan publik Arif Santoso.

Konsekuensi dan Momentum Reformasi Fiskal

Keputusan Purbaya bukan tanpa konsekuensi. Laporan keuangan KCIC menunjukkan bahwa pembayaran bunga dan pokok pinjaman akan segera jatuh tempo. Tanpa restrukturisasi, risiko gagal bayar dapat mengganggu stabilitas BUMN yang terlibat.

Namun, bagi Purbaya, menjaga kredibilitas fiskal lebih penting. “Kalau setiap proyek bermasalah selalu diselamatkan dengan APBN, negara tidak akan pernah belajar efisiensi,” ujarnya.

Kebijakan ini mendapat apresiasi dari kalangan ekonom yang melihatnya sebagai langkah konsisten menuju reformasi fiskal, dengan membatasi peran negara sebagai penjamin terakhir proyek bermasalah. Dukungan lintas partai, seperti dari Ricky Kurniawan, menunjukkan isu ini telah menjadi simbol perlawanan terhadap praktik rente dan korupsi.

Keputusan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menciptakan preseden bahwa proyek bermasalah tidak lagi dapat berlindung di balik APBN, menegaskan bahwa negara harus berdiri di sisi rakyat.

Sumber: Politikus Demokrat Dukung Menkeu Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN