HOT ISSUE! Terungkap Siasat Geng Solo: Gibran Akan Gunting Prabowo, Duduki Tahta Kursi Presiden RI

Terutama kalau aksi-aksi demonstrasi ricuh terus berlanjut. 

Sebab itulah, Prabowo, Ahad (31/8/2025), mengumpulkan pimpinan-pimpinan partai politik yang dilanjutkan dengan sidang kabinet di Istana Negara untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi.

Prabowo telah menginstruksikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bertindak tegas terhadap demonstran yang melanggar hukum.

Prabowo juga mendapat kepastian dari Puan Maharani bahwa segala kenaikan tunjangan DPR akan dievaluasi atau dibatalkan. 

Pun, dilakukan moratorium kunjungan keluar negeri baik bagi menteri maupun anggota DPR.

Tidak itu saja. Prabowo juga mendapat kepastian dari pimpinan-pimpinan parpol yang telah memecat kadernya di DPR yang telah menyampaikan pernyataan keliru sehingga memicu aksi unjuk rasa.

Nasdem telah menonaktifkan dua kadernya dari DPR, yakni Ahmad Sahroni dan Nafah Urbach. 

PAN juga telah memecat dua kadernya dari DPR, yakni Eko Patrio dan Uya Kuya.

Yang belum jelas adalah Gerindra, apakah akan memecat Rahayu Saraswati dari DPR atau tidak. 

Keponakan Prabowo ini juga kedapatan joget-joget saat Sidang Tahunan MPR, 15 Agustus lalu sebagaimana Eko Patrio dan Uya Kuya.

Aksi-aksi unjuk rasa akhir Agustus ini disinyalir baru pemanasan. Aksi-aksi demo yang lebih besar disinyalir akan digelar September nanti. 

Apalagi di bulan depan Prabowo ada agenda keluar negeri, yakni ke Tiongkok tanggal 4 September, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 25 September untuk berpidato dalam sidang Majelis Umum.

Prabowo telah membatalkan rencana kunjungannya ke Tiongkok untuk fokus pada masalah dalam negeri. 

Namun bekas Komandan Jenderal Kopassus itu belum membatalkan agendanya ke PBB di New York, Amerika Serikat.

Dikhawatirkan, saat hendak kembali ke Tanah Air, Prabowo diadang demonstran di bandar udara sehingga pesawatnya tak bisa mendarat. Prabowo bisa jatuh.

Sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, jika Presiden berhalangan tetap maka kedudukannya digantikan oleh Wapres. 

Di sinilah muncul spekulasi liar Gibran hendak “menggunting dalam lipatan” Prabowo.

Sebab itulah masuk akal bila Prabowo tidak melibatkan Gibran atau Jokowi dalam pertemuannya dengan pimpinan ormas keagamaan dan parpol, 30-31 Agustus 2025.

Benarkah? Biarlah waktu yang menjawab! ***