Legislator PDIP Kritik Telak Usai Prabowo Batalkan Diskon Tarif Listrik: Rakyat Bukan Konten Viral!

GELORA.ME - Anggota Komisi VI DPR RI fraksi PDIP, Mufti Anam turut menyoroti soal pemerintah membatalkan rencana kebijakan diskon tarif listrik 50 persen tahap kedua pada Juni-Juli 2025. 

Mufti menilai, dengan adanya pembatalan itu rakyat lagi-lagi dibuat kecewa. 

"Hari ini rakyat lagi-lagi dibuat kecewa. Setelah sebelumnya pemerintah melalui Menko Perekonomian mewacanakan akan memberikan diskon tarif listrik 50 persen untuk pelanggan rumah tangga kecil di bawah 1.300 VA, kini hal itu dibatalkan sepihak oleh Menteri Keuangan," kata Mufti saat dihubungi pada Rabu (4/6/2025). 

Ia mengatakan, dengan adanya hal ini bukan hanya soal teknis anggaran, tapi menunjukkan dua hal penting yang harus disoroti dalam kinerja para menteri karena bertentangan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo yang punya tekad kuat membantu rakyat. 

Mufti pun mendorong adanya perbaikan komunikasi di tubuh pemerintah. 

"Pertama, perlunya perbaikan komunikasi kebijakan pemerintah yang semestinya semua wacana kebijakan harus matang terlebih dahulu sebelum dilempar ke publik," beber Mufti Anam. 

Mufti Anam mengatakan, wacana diskon tarif listrik Juni-Juli dilempar Kemenko Perekonomian, tapi Kementerian ESDM menyatakan terlibat dalam proses perumusan maupun pembahasan kebijakan diskon tarif listrik tersebut, kemudian kini Menkeu membatalkannya. 

"Ini menunjukkan kualitas komunikasi kebijakan pemerintah yang perlu perbaikan signifikan," ujar Mufti Anam. 

Mufti Anam pun mewanti-wanti pemerintah agar tak menjadikan rakyat sebagai bahan percobaan. 

"Jangan jadikan rakyat bahan uji coba kebijakan populis. Jangan dulu umumkan ke publik kalau memang belum disepakati secara fiskal," beber Mufti Anam. 

"Negara ini bukan ruang eksperimen politik komunikasi. Rakyat bukan bahan konten viral untuk dibikin senang lalu kecewa," sambungnya. 

Untuk diketahui, Pemerintah memutuskan membatalkan rencana kebijakan diskon tarif listrik 50 persen tahap kedua pada Juni-Juli 2025. 

Pembatalan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Batalkan Diskon Tarif Listrik

Sebelumnya, Sri Mulyani menyampaikan lima paket stimulus dari pemerintah. 

Tetapi dari lima paket kebijakan untuk Juni-Juli 2025 tersebut tidak ada diskon tarif listrik 50 persen. 

"Kami sudah rapat di antara para menteri. Pelaksanaan diskon listrik ternyata untuk kebutuhan atau proses penganggarannya jauh lebih lambat, sehingga kalau kita tujuannya adalah untuk Juni dan Juli, kami memutuskan tak bisa dijalankan," kata Sri Mulyani di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/6/2025). 

Kendati demikian, Sri Mulyani menegaskan kebijakan tersebut digantikan dengan bantuan subsidi upah atau BSU yang masuk dalam lima paket stimulus. 

"Jadi kalau kita lihat waktu desain awal untuk subsidi upah itu masih ada pertanyaan mengenai target grupnya. Karena waktu ini kan bantuan subsidi upah pernah dilakukan pada masa Covid-19," ujar Sri Mulyani. 

"Waktu itu data BPJS masih perlu untuk dibersihkan, sama seperti tadi data Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dan sekarang karena BPJS tenaga kerja datanya sudah clean untuk betul-betul pekerja yang (gaji) di bawah Rp3,5 juta dan sudah siap maka kami memutuskan dengan kesiapan data dan kecepatan program menargetkan untuk bantuan subsidi upah," sambung Menkeu. 

Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan masih menunggu perintah dari pemerintah untuk menjalankan kebijakan diskon tarif listrik 50 persen tahap kedua. 

Diskon tarif listrik pada periode kedua ini akan berlaku pada bulan Juni hingga Juli 2025. 

Menurut dia, sebenarnya PLN siap menjalankan kebijakan diskon tarif listrik tersebut. 

"Kami siap menjalankan arahan dari pemerintah," kata Darmawan seusai acara Disemenasi RUPTL, Senin (2/6/2025). 

Dalam kesempatan berbeda, sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan rencana diskon tarif listrik justru telah didiskusikan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. 

"Sudah dibicarakan, nanti biasanya kan Pak Menko (pelaksaannya)," ujar Erick Thohir saat ditemui di Indonesia Sharia Forum (ISF) 2025 di Hotel Le Meridien Jakarta, yang ditulis Selasa (27/5/2025). 

Kekinian, dia menyebut penugasan BUMN untuk kebijakan pemerintah masih harus persetujuan Menteri BUMN. 

Sehingga, Erick yang akan memantau kebijakan diskon tarif listrik tersebut. 

"Kalau penugasan kan saya. Namanya Menteri BUMN sekarang lebih banyak penugasan, pengawasan. Lalu juga aksi korporasinya, approvalnya dari saya," kata dia. 

Erick Thohir juga hanya menunggu dari pihak Menko Airlangga dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. 

Termasuk, syarat dan ketentuan masyarakat yang mendapat diskon tarif listrik. 

Untuk diketahui, rencana kebijakan tarif listrik ini hanya berlaku untuk pelanggan mulai RT 1.300 VA ke bawah. 

Berbeda dengan diskon tarif listrik sebelumnya, di mana dimulai dari daya RT 2.200 VA. 

"Sudah, ada beberapa inisiasi yang Pak Menko juga dorong. Kita lagi tunggu. Itu ada (syarat dan ketentuan) pertimbangan dari Pak Menko, bukan saya," beber dia.

Sumber: Suara