Kader PKB Kritik Tajam: Jokowi Tinggalkan Utang, IKN Mangkrak, KPK Melemah!

GELORA.ME - Salah satu kader PKB, Umar Hasibuan memberi respon terkait jawaban Jokowi Widodo soal isu Ijazah Palsu.

Sebelumnya, Jokowi mengaku sempat merasa sedih jika isu ijazah palsu ini maju lagi ke tahapan hukum berikutnya.

“Sebetulnya saya ini merasa sedih jika kasus ijazah palsu ini maju lagi ke tahapan berikutnya,” kata Jokowi.

“Saya kasihan tapi inikan sudah keterlaluan, jadi kita tunggu proses hukum,” sebutnya.

Merespon hal ini, Umar Hasibuan melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya memberi pernyataan keras.

Ia mengingatkan peninggalan berat Jokowi yang di Pemerintahan setelah menjabat selama 10 tahun lebih.

Mulai dari utang negara hingga proyek-proyek mangkrak bahkan gagal yang tidak menjadi apa-apa.

“Apa anda Gak pernah kasihan 10 thn jd presiden ninggalkan ribuan trilyun utang,” tulisnya dikutip Rabu (21/5/2025).

Umar pun mempertanyakan rasa kasihan Jokowi dengan beberapa tindakan lainnya selama dua periode menjabat itu.

“Dan rakyat yg bayar dan anda pernah kasihan gak lihat KPK hancur, konstitusi diubah dan IKN mangkrak?” terangnya.

👇👇

Apa anda Gak pernah kasihan 10 thn jd presiden ninggalkan ribuan trilyun utang dan rakyat yg bayar dan anda pernah kasihan gak lihat KPK hancur, konstitusi diubah dan IKN mangkrak? pic.twitter.com/jrqRqRH7Fs

— Umar Hasibuan Al Chelsea (@UmarHasibuan__) May 20, 2025

MIRIS! 10 Tahun Dipimpin, Bank Dunia Mencatat Warisan Terbesar Era Jokowi: 172 Juta Orang Indonesia Hidup Miskin

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini mendapat sorotan tajam setelah Bank Dunia merilis data terbaru yang menyebutkan bahwa 60,3% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan.

Angka ini mencengangkan, setara dengan sekitar 172 juta jiwa dari total populasi Indonesia yang diperkirakan mencapai 285 juta orang pada 2025.

Temuan ini kontras dengan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), yang dalam beberapa tahun terakhir menyebut tingkat kemiskinan Indonesia berada di angka 9%.

Perbedaan mencolok inilah yang menjadi sorotan utama dalam perbincangan publik dan kalangan akademisi.

Mereka mengungkapkan bahwa perbedaan standar pengukuran antara pemerintah Indonesia dan Bank Dunia menjadi akar ketimpangan angka ini.

Dalam berbagai parameter statistik, Indonesia cukup kreatif dengan mengeluarkan ukuran-ukuran sendiri, padahal standar dunia sudah ada.

“Memang dalam berbagai parameter statistik, Indonesia cukup kreatif dengan mengeluarkan ukuran-ukuran sendiri, padahal standar dunia sudah ada,” kata Wijayanto Samirin, Ekonom Universitas Paramadina Jakarta dikuti dari channel Youtube Hersubeno, Rabu 30 April 2025.

Sementara, indeks demokrasi, kebebasan pers, korupsi, hingga lingkungan hidup semuanya pemerintah buat versi sendiri. Termasuk soal kemiskinan.

Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan berbasis pendapatan harian.

Untuk kategori lower middle income (pendapatan menengah bawah), standar yang digunakan adalah USD 3,65 per kapita per hari.

Namun, sejak Indonesia resmi masuk kategori upper middle income, standar tersebut naik menjadi USD 6,85 per kapita per hari.

Konversi kasar dengan kurs Rp16.800/USD menunjukkan standar baru ini setara dengan sekitar Rp114.960 per orang per hari, naik signifikan dari standar sebelumnya.

Dengan standar inilah Bank Dunia menghitung bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia masih hidup dalam kemiskinan.

Sebaliknya, BPS masih menggunakan standar yang lebih rendah dari USD 3,65, sehingga menghasilkan angka kemiskinan nasional yang lebih kecil, yakni 9%.

Jika menggunakan standar USD 3,65 saja, angka kemiskinan Indonesia itu 15,9%, jauh di atas angka resmi BPS.

Artinya, standar BPS memang lebih rendah daripada standar internasional manapun.

Penggunaan standar pengukuran yang tidak sesuai dapat menyesatkan dalam pengambilan kebijakan.

Jika datanya tidak valid, ada kecenderungan kebijakan yang dihasilkan juga tidak tepat sasaran.

Kita berpikir bahwa semua orang sudah sejahtera, padahal masih banyak yang hidup susah.

Kecenderungan pemerintah untuk menampilkan angka-angka yang tampak baik, demi citra positif di mata rakyat dan dunia internasional, hanya memberi kesan lebih indah dari warna aslinya.

Sementara, klaim Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2023, bahwa rasio biaya logistik terhadap PDB (logistics cost to GDP) berhasil ditekan dari 24% menjadi 14% selama 10 tahun pemerintahan.

Namun, setelah ditelusuri, ternyata angka 24% memakai data World Bank, sedangkan angka 14% pakai data Bappenas yang tidak memasukkan biaya logistik ekspor-impor.

“Setelah ditelusuri, ternyata angka 24% memakai data World Bank, sedangkan angka 14% pakai data Bappenas yang tidak memasukkan biaya logistik ekspor-impor. Jadi, membandingkan dua data yang cara hitungnya berbeda,” ujar Wijayanto Samirin.

Jadi, jelas itu membandingkan dua data yang cara hitungnya berbeda.

Sebut saja contoh, bagaimana permainan angka bisa membuat realitas tampak lebih baik dari kondisi sebenarnya.

Bahaya terbesar dalam hidup bukan ketika kita gagal mencapai target tinggi, tetapi ketika kita puas dengan target rendah atau data yang tidak akurat. Dan tentunya, ini akan sangat fatal dampaknya.

Oleh karena itu, laporan Bank Dunia ini membuka mata bahwa warisan ekonomi era Jokowi selama 10 tahun tidak sepenuhnya seindah narasi resmi.

Meski pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur kerap dibanggakan, masalah kemiskinan ternyata masih mendera mayoritas rakyat Indonesia.

Data ini menjadi pengingat bagi pemerintah berikutnya untuk jujur terhadap data, agar kebijakan yang lahir benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, bukan sekadar mempercantik angka.

MIRIS! Dampak Warisan Utang Jokowi Rp1.350 Triliun, Ribuan Kilometer Jalan Rusak Tidak Bisa Diperbaiki

GELORA.ME - Warisan utang pemerintahan Presiden Jokowi menyebabkan pemerintahan Presiden Prabowo mesti melakukan pemangkasan anggaran. 

Salah satu dampak pemangkasan anggaran yang diistilahkan pemerintah efisiensi anggaran, ribuan kilometer jalan rusak di seluruh Indonesia tidak bisa diperbaiki tahun ini.

Seperti diketahui, pemerintahan Presiden Prabowo mendapat warisan utang dari Pemerintahan Jokowi yang jatuh tempo tahun 2025 sebesar Rp1.350 triliun. Pembayaran tersebut untuk utang jatuh tempo dan bunga utang.

Utang jatuh tempo tahun 2026 terdiri dari utang pokok sebesar Rp803,19 triliun dan bunga mencapai Rp552,9 triliun. Total mencapai Rp1.350 triliun.

Tidak adanya alokasi perbaikan jalan rusak imbas pemangkasan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum maupun dana transfer ke daerah. 

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum yang sebelumnya sebesar Rp110 triliun, dipangkas menjadi Rp29 triliun.

Dari anggaran Rp29 triliun, Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Marga hanya mendapat anggaran Rp12,48 triliun.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menyebut anggaran Rp12,48 triliun di Dirjen Bina Marga hanya untuk membangun 63 kilometer jalan baru, 242 meter flyover dan underpass, serta 13 kilometer jalan tol baru.

Sementara jalan rusak di seluruh wilayah Indonesia sangat luas. Panjang jalan nasional yang kondisinya rusak berat mencapai 680 kilometer, jalan provinsi lebih dari 9.000 kilometer, dan jalan kabupaten lebih dari 117.000 kilometer.

Pemangkasan anggaran yang ditargetkan pemerintah mencapai Rp306 triliun hanya akan dialokasikan ke sejumlah program prioritas Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis.

Dengan banyaknya jalan yang rusak di sejumlah daerah, terutama setelah diterjang banjir baru-baru ini, maka mudik Lebaran tahun ini diperkirakan bakal semakin berat.

Utang Warisan Jokowi

Seperti diketahui, pemerintahan Presiden Prabowo mendapat warisan utang dari Pemerintahan Jokowi yang jatuh tempo tahun 2025 sebesar Rp1.350 triliun. Pembayaran tersebut untuk utang jatuh tempo dan bunga utang.

Utang jatuh tempo tahun 2026 terdiri dari utang pokok sebesar Rp803,19 triliun dan bunga mencapai Rp552,9 triliun. Total mencapai Rp1.350 triliun.

Utang jatuh tempo per 2025 mencapai Rp800,33 triliun yang terdiri dari utang Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp705,5 triliun dan pinjaman Rp94,83 triliun. 

Sementara bunga utang yang harus dibayar sebesar Rp552,9 triliun yang terdiri dari bunga utang dalam negeri sebesar Rp497,62 triliun dan bunga utang luar negeri sebesar Rp55,23 triliun.

Tahun depan, tepatnya 2026, utang jatuh tempo lebih besar lagi, yakni mencapai Rp803,19 triliun. 

Utang ini terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp703 triliun dan pinjaman Rp100,19 triliun.

Pemerintahan Prabowo bakal terus mengencangkan ikat pinggang, karena jumlah pembayaran utang akan terus bertambah tiap tahun. 

Data Kementerian Keuangan, total utang pemerintah pusat hingga akhir Agustus 2024 saja sudah mencapai Rp8.502,69 triliun.

Ironisnya, sejumlah infrastruktur yang dibiayai lewat dana utang justru terbengkalai.

Pemerintah Indonesia telah menghabiskan anggaran triliunan rupiah untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan bandara baru, salah satunya. Ironisnya, tidak sedikit bandara baru yang mati suri atau tidak beroperasi karena sepi penumpang.

Beberapa bandara sepi yang diresmikan Jokowi:

1. Bandara JB Soedirman di Purbalingga

Bandara ini diresmikan Jokowi pada 1 Juni 2021, menghabiskan anggaran Rp350 miliar. Kini, bandara tersebut menjadi sepi karena tidak ada lagi jadwal penerbangan.

2. Bandara Ngloram, Blora

Bandara yang diresmikan pengoperasiannya kembali ini diresmikan pada Desember 2021. Pembangunannya menelan anggaran Rp80 miliar. 

Wings Air sempat beroperasi dengan melayani rute Pondok Cabe-Ngloram, tetapi ditutup karena sepi penumpang.

3. Bandara Wiriadinata, Tasikmalaya

Pembangunan bandara ini menghabiskan anggaran Rp30 miliar dan diresmikan pada Februari 2019 lalu.

Namun, bandara ini juga sepi karena bergantung permintaan penumpang.

4. Bandara Kertajati, Majalengka

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati menghabiskan anggaran jumbo hingga Rp 2,6 triliun. Jokowi meresmikannya pada 24 Mei 2018.

Bandara yang digadang-gadang menjadi bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Soekarno Hattaini berhenti melayani penerbangan reguler berjadwal pada Juli 2019 karena sepi penumpang. 

Akses ke bandara yang tidak memadai menjadi salah satu penyebab utama sepi penumpang.

Sumber: Fajar