MPR RI Tak Setuju Terbentuknya Pansus Usulan DPR: Sangat Politis dan Tak Tahu Soal Ekosistem Haji

Hal itu mengingat ukuran wilayah di Mina yang sedang dipadati oleh jemaah haji dari seluruh negara. Sehingga mereka juga merasakan hal sama terkait jatah ukuran tenda dari Pemerintah Arab Saudi selama di Mina. "Ya memang kasur itu semua tenda 0,8 ukurannya. 

Mau tenda haji khusus, mau Mesir, mau Sudan, mau Suriah, mau Afghanistan, mau Afrika, mau Indonesia ukuran kasurnya ya 0,8. Masa mau dipansuskan? Ngerti tidak itu yang ngomong masalah haji," jelas Yandri. 

Yandri memaparkan bahwasanya evaluasi untuk Kemenag terkait perbaikan pelaksanaan ibadah haji hanya bisa dibahas saat DPR RI menggelar Rapat Kerja Komisi atau Panitia Kerja (Panja) Haji. 

Ia mengatakan hal tersebut agar persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 benar-benar matang dan sukses tanpa adanya kekurangan selama memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia. "Karena setelah ini Menag dan Komisi VIII juga harus menyiapkan haji tahun depan," paparnya.

 Menko PMK Muhadjir Effendy juga memberikan pendapatnya bahwa, salah satu penyebab jemaah haji Indonesia tidak mendapat jatah tenda lantaran tidak cukupnya lahan untuk menggelar tenda di Mina. "Saya kira memang belum ada solusi, karena memang tempatnya yang sangat terbatas, termasuk juga toilet. 

Saya mengusulkan itu supaya toiletnya dibuat beberapa lantai, tidak satu lantai, sehingga menghabiskan tempat, karena untuk toilet saja bisa habis banyak tempatnya sehingga harus dinaikkan di Mina itu," pungkas Muhadjir Effendy

Sumber: tvOne

SEBELUMNYA