MPR RI Tak Setuju Terbentuknya Pansus Usulan DPR: Sangat Politis dan Tak Tahu Soal Ekosistem Haji

GELORA.ME  - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Yandri Susanto tidak menyepakati DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024. 

Menurut Yandri, Pansus Haji yang dibentuk DPR RI hanya menunjukkan kepada kepentingan dak tidak memahami tentang persoalan ekosistem pelaksanaan ibadah haji 2024.

 "Jadi menurut saya isu Pansus Haji itu sangat politis dan mungkin juga tidak tahu banyak persoalan yang sebenarnya pada ekosistem haji," kata Yandri di Makkah, Arab Saudi, Kamis (20/6/2024). 

Wakil Ketua MPR RI itu menyebutkan sebaiknya tim pansus yang terbentuk harus mengetahui seluruh rangkaian ibadah haji, dimulai dari ekosistem hingga pelaksanaannya sampai selesai. 

"Jadi perlu banyak mendalami apa yang terjadi soal haji, baru ngomong," tuturnya. 

Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto menyoroti Pansus Haji DPR RI. (MPR RI) Ia menanggapi pembentukan Pansus Haji lantaran sebelumnya Ketua DPR RI Puan Maharani memutuskan pelaksanaan ibadah haji akan dievaluasi oleh pihaknya melalui tim pansus. 

Puan menyampaikan bahwasanya masih banyak kebijakan yang belum sempurna terhadap kualitas pelayanan haji. Keputusan tersebut berawal dari penemuan Timwas Haji yang dibentuk oleh DPR RI terhadap kualitas pelayanan haji dari Kementerian Agama (Kemenag) dan Pemerintah Indonesia. 

Sontak, Puan Maharani akan membentuk Pansus Haji berdasarkan hasil laporan dan temuan yang dilakukan oleh Timwas Haji selama di lapangan. 

Timwas Haji sendiri memberikan laporan terkait masalah yang menjadi pusat perhatian, salah satunya ketersediaan tenda berada di Mina. Pemerintah Arab Saudi menyediakan tenda untuk jemaah haji Indonesia di Mina hanya berukuran 10x12 meter. 

Namun, tenda tersebut hanya berukuran untuk 160 orang yang artinya setiap jemaah haji mendapatkan jatah seluas 0,8 meter menggunakan fasilitas tenda dari Pemerintah Arab Saudi.