Soal Kebocoran Data Pemilih, Pakar IT: Waspada KTP Palsu saat Pencoblosan

"Memang biasanya kalau ada peretasan biasanya perlu dilakukan audit keamanan IT secara menyeluruh. Ada prosedur yang harus dilakukan untuk melihat bagaimana kebocoran terjadi dan dari mana kebocoran. Apakah KPU juga sudah melakukan hal-hal itu?" jelas Heru.

Untuk diketahui, berdasarkan informasi yang viral di media sosial, threat actor bernama Jimbo membobol data pemilih dari KPU dan menjual data tersebut. Salah satu akun di media sosial X membeberkan dalam cuitannya, mengenai threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU. Data-data tersebut dijual dengan 2 BTC (Bitcoin). Untuk harga 1 BTC setara dengan Rp571.559.477.

Data itu memuat terkait informasi dari dua ratusan juta data personel, di antaranya meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-KTP, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Data-data itu juga termasuk dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.

Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan pihaknya menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cyber Crime Mabes Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengecek informasi kebocoran data pemilih Pemilu 2024. Pengecekan untuk memastikan kabar kebocoran data pemilih itu betul atau tidak.

"Kami masih memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Kami bekerja sama dengan tim yang selama ini sudah ada yaitu tim dari KPU, tim dari BSSN, kemudian dari tim Cyber Crime Mabes Polri, dan juga BIN, dan Kemenkominfo. Ini tim sedang kerja untuk memastikan kebenaran informasi tersebut," kata Hasyim di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 29 November 2023.

Sumber: sindonews

BACA JUGA: