MK yang Maha Kuasa

OLEH: HENRYKUS SIHALOHO

SEPERTI diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) sering disebut sebagai legislator dalam arti negatif karena berwenang untuk menghapus/membatalkan suatu norma dari Undang-undang (UU), berlawanan dengan fungsi parlemen/lembaga legislatif sebagai legislator dalam arti positif.

Sejauh ingatan Penulis yang pendek, MK mulai menjadi Maha Kuasa saat dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022 pada 8 Mei 2023 mengubah masa jabatan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi dari 4 tahun menjadi 5 tahun.

MK menjadi mahkamah yang kebablasan saat dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menambah frasa “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” dalam Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”

MK menjadi mahkamah yang keterlaluan karena melampaui kewenangan untuk menghapus/membatalkan suatu norma dari UU dengan bukan hanya menghapus atau membatalkan, tetapi juga mengganti dan/atau menambah frasa ke dalam norma UU.

Saatnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengembalikan MK ke khittahnya dengan membatalkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 minimal karena 3 alasan berikut.

Pertama, MK memaknai frasa “bersifat final” tanpa batas, seenaknya, dan menempatkan dirinya di atas UUD 1945 dan semua UU. Dengan kata lain, MK harus memaknai frasa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak bertentangan dengan UU yang terkait dengan kewenangannya, termasuk UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman".