GELORA.ME - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan proses pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City, Pulau Rempang, Batam, Kepualauan Riau, pasca terjadinya bentrokan antara warga dan aparat TNI-Polri
Koalisi Masyarakat Sipil menilai pembangunan proyek tersebut sebatas ambisi pemerintah pusat tanpa menimbang aspirasi masyarakat daerah.
“Kami Masyarakat Sipil di Riau, Masyarakat Sipil Nasional, dan 28 Kantor Eksekutif Daerah WALHI meminta Presiden mengambil sikap tegas untuk membatalkan program ini,” ujar Direktur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi dalam keterangannya, Kamis (7/9/2023).
Selain itu, Zenzi menilai PSN Rempang Eco-City berpotensi menghilangkan hak atas tanah hingga hak identitas warga lokal.
“Program yang mengakibatkan bentrokan dan berpotensi menghilangkan hak atas tanah, dan identitas adat masyarakat di 16 Kampung Melayu Tua di Rempang,” jelas Zenzi.
Lebih lanjut, Zenzi mengatakan PSN ini pada akhirnya menunjukkan pemerintah hanya berpihak pada investor. Di sisi lain, masyarakat lokal Pulau Rempang terancam tergusur dari wilayah aslinya.
Artikel Terkait
Kasus Hogi Minaya: Kuasa Hukum Kritik DPR, Pakar Hukum Trisakti Beberkan Analisis
Khamenei Peringatkan AS: Serangan ke Iran Picu Perang Regional, Trump Beri Respons
KPK Bisa Gelar 30 OTT per Tahun dengan Alat Canggih, Kata Eks Penyidik
Refly Harun Kritik Penetapan Tersangka Roy Suryo: Ancaman bagi Kebebasan Berpendapat?