Dalam kesempatan itu, Komjen Rycko mengatakan bahwa kita perlu belajar kepada negara-negara tetangga kita Singapura Malaysia, negara-negara Timur Tengah negara-negara di Afrika di mana mereka sudah memiliki mekanisme kontrol terhadap tempat-tempat ibadah.
Hal ini menurutnya karena massifnya penggunaan tempat ibadah untuk melakukan proses radikalisasi.
Pernyataan dari Komjen Rycko mendapatkan tanggapan dari pihah Majelis Ulama Indonesia dimana pihak MUI melalui Wakil Ketua Umumnya mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Kepala BNPT tidak sesuai dengan prinsip demokrasi yang sudah dibangun dan bertentangan dengan konstitusi.
Bahkan MUI mengatakan jika BNPT mengusulkan agar rumah ibadah diawasi dan dikontrol oleh pemerintah, ini jelas sebuah langkah mundur.
Selain MUI Persatuan Gereja di Indonesia lelalui ketua umunya juga menolak pernyataan dari Komjen Rycko.
Menurutnya langkah pemerintah mengontrol semua rumah ibadah negara perlu dipikirkan ulang.
Sumber: disway
Artikel Terkait
2.603 Rumah Bantuan Dibangun Tanpa APBN, Tzu Chi & Menteri Ara Berkontribusi
Bantuan Rp 10.000 Per Hari dari Mensos: Jadup 3 Bulan untuk Korban Bencana Sumatera
Lisa Mariana Minta Maaf ke Atalia via DM: Unggah Bukti & Reaksi Warganet
Pembangunan Huntara Agam Ditarget Selesai 1 Bulan, Prabowo Janjikan Hunian Tetap 70 m²