Gatot Nurmantyo, SBY, dan Demokrasi Kita

OLEH: DR. SYAHGANDA NAINGGOLAN

SBY telah menulis artikel dengan judul "The President Can Do No Wrong: Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi". Artikel ini menyebar massif di media sosial.

Sebenarnya SBY menulisnya pada tanggal 18 Juni, namun baru beberapa hari terakhir ini marak dibahas. Kompas online, misalnya, menurunkan bahasan atas artikel ini pada 27/6, dengan judul "Saat SBY Turun Gunung Bela Jokowi Soal 'Cawe-cawe' Pemilu 2024, Tapi Juga Wanti-wanti".

Dalam artikelnya tersebut memang SBY terlihat "bermain aman", mengatakan cawe-cawe itu tidak masalah, namun memberi "warning" atau "nasihat keras" agar cawe-cawe tidak menyelewengkan kekuasaannya dalam menjatuhkan Anies Baswedan.

Alasan SBY mengambil sikap tengah itu menurutnya karena sebagai Jawa dia memahami arti cawe-cawe, ketimbang orang luar Jawa. Dalam Bahasa Jawa, cawe-cawe adalah bahasa netral, tergantung dalam kalimat lengkapnya.

Ada 5 poin yang dibahas SBY dalam artikel tersebut, yakni 1) Tentang makna cawe-cawe Jokowi, 2) Informasi Jokowi menghendaki hanya ada dua capres, 3) Jokowi benci Anies, 4) Endorsement Jokowi pada Ganjar dan Prabowo, 5) Jokowi penentu final yang harus diusung parpol.

Dari 5 poin itu, SBY secara hati-hati bersikap, bahwa meskipun Jokowi bisa berdebat soal etik, soal tidak melanggar hukum, soal hak dia mengarahkan keberlanjutan kekuasaannya, soal hak Jokowi benci Anies dan lainnya, namun Jokowi harus taat pada hukum dan demokrasi.

Menurut SBY, jika menyingkirkan Anies dengan cara tak wajar, baik mengkriminalisasi Anies maupun melumpuhkan parpol pendukung Anies, maka demokrasi akan hancur.

SBY meyakini fakta sosial adanya keterbelahan rakyat antara yang pro status quo maupun pro perubahan. Keduanya menurut SBY punya hak untuk dikontestasikan.

Kita menghormati SBY dalam melakukan kritik terhadap Jokowi. Sebagai Jawa (seperti dituliskannya di halaman pertama) mungkin dia tepat melakukan kritik seperti itu. SBY selalu mengartikan demokrasi kita bukan liberalis, tapi harus bertata krama.

Berbeda dengan SBY adalah Gatot Nurmantyo. Meskipun dia Jawa Solo, yang seharusnya lebih lembut dari SBY, namun Gatot lantang dan menyerang rezim Jokowi dalam urusan demokrasi, pilpres dan berbagai kebijakan Jokowi lainnya, seperti urusan militer, bansos, hak asasi manusia, dan lain-lain.