Heru Budi Hartono Potong Pembayaran Kartu Lansia Jakarta, Pengamat: yang Penting tidak Korupsi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik, Dr Emrus Sihombing mengingatkan publik, bahwa setiap pemimpin di dunia memiliki karakter dan gaya sendiri-sendiri.

Selama tidak ada korupsi dan berpihak kepada warga, kepemimpinan mereka tidak perlu dipersoalkan.

Seperti kepemimpinan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang menggantikan posisi Anies Baswedan.

Kata dia, setiap kepala daerah memiliki visi misi tertentu yang membutuhkan dukungan alokasi anggaran.

Tentunya, visi misi kepala daerah ditekankan pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah.

Kebijakannya harus didukung oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

�Setiap pemimpin itu punya titik tekannya. Pak Heru bisa saja melanjutkan program Anies, bisa saja tidak, yang penting adalah untuk rakyat, tetap berpihak kepada rakyat. Cuma titik tekan pembangunan bisa saja berbeda,� kata Emrus, Rabu (17/5/2023).

Baca juga: Pemprov DKI Cairkan KLJ, KPDJ, dan KAJ Periode Januari - April 2022 Sebesar Rp 2,4 juta

Hal itu diungkapkan Emrus untuk menanggapi cuitan loyalis Anies Baswedan, Musni Umar yang menyebutkan pembayaran Kartu Lansia Jakarta (KLJ) baru dibayar 50 persen.

Dia menyebut, isu itu framing atau pengemasan informasi dengan misi membentuk opini atau menggiring persepsi publik.

Padahal, kata dia, setiap pemimpin atau kepala daerah memiliki program strategis lain yang tujuannya sama untuk menyejahterakan masyarakat dan menjadikan Jakarta sebagai kota global.

�Jangan hanya mempersoalkan anggaran dipotong untuk ini, tapi tidak dibicarakan ke mana alokasi dana. Itu kan framing,� ucap Emrus.

Baca juga: KABAR BAIK, Dana Bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ, Rp1,8 Juta telah Cair Hari Ini Jumat, 6 Agustus

Idealnya, kata Emrus, masyarakat melihat secara makro ke mana anggaran itu dialokasikan.

Termasuk efektif atau tidak penggunaannya anggaran tersebut.

Menurut Emrus, setiap pemimpin di dunia memiliki program prioritas tertentu yang berdampak pada pengalihan pengalokasian anggaran.

�Substansinya bukan di situ. Menurut saya, bagaimana penggunaan APBD di era Pj Gubernur DKI Jakarta sekarang. Penggunaan APBD-nya itu untuk kesejahteraan rakyat,� imbuhnya.

�Sepanjang itu untuk rakyat dan tidak dikorupsi, itu hal wajar. Karena setiap pemimpin akan mengalokasikan anggaran untuk sesuatu yang lebih urgent,� lanjutnya.

Emrus berharap, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait bisa mengalokasikan bantuan sosial masyarakat sesuai visi misi kepala daerah yang memimpin saat itu.

Mereka juga harus mengikuti aturan berlaku demi kepentingan masyarakat luas.

Sebelumnya loyalis Anies Baswedan, Musni Umar mencuitkan pertemuan dengan pendukung PDIP yang mengeluh adanya potongan bantuan bagi lansia.

Melalui akun twitter pribadinya, eks Rektor Universitas Ibnu Chaldun itu menceritakan kekecewaan pendukung PDIP yang bernama Sutrisno.

�Pagi ini saya antar istri ke Puskesmas. Saya bertemu teman lama Mas Sutrisno, pendukung PDIP. Dia sangat kecewa karena bantuan lansia Jakarta yang sangat diharapkan jelang lebaran hanya dibayar 50 persen KJP Plus, biasanya dibayar setiap tanggal 5 sampai sekarang belum dibayar,� cuitnya melalui akun @musniumar.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News

Sumber: wartakota.tribunnews.com