Kritik Gatot Nurmantyo ke Kapolri: Analisis Hukum dan Dampaknya bagi Institusi Polri

Tanggung Jawab Moral Tokoh Publik

Petisi Ahli menegaskan bahwa seorang tokoh publik, terutama yang pernah menduduki jabatan strategis negara, memiliki tanggung jawab moral dan etik untuk menjaga narasi publik agar tidak memecah belah institusi negara.

"Kritik terhadap Polri adalah sah dan dilindungi hukum, sepanjang dilakukan secara objektif, proporsional, dan berbasis fakta," kata Pitra menambahkan.

Latar Belakang Kontroversi

Kontroversi ini bermula dari sebuah video yang beredar di media sosial, di mana Gatot Nurmantyo menyebut pernyataan Kapolri tentang kesiapan mundur menjadi petani jika Polri tidak lagi di bawah Presiden sebagai bentuk ancaman.

“Itu yang disampaikan Kapolri itu bahasa konflik, bahasa tekanan kekuasaan, bahasa intimidasi. Ini puncak dari tiga kali pembangkangan kebijakan terhadap negara oleh Kapolri,” ujar Gatot Nurmantyo dalam video tersebut.