Mahfud MD Kritik Sri Mulyani Protektif Soal Kasus TPPU Rp349 Triliun, Ini Kronologinya

Pertemuan Langsung Mahfud MD dan Sri Mulyani

Mahfud juga menceritakan pertemuannya langsung dengan Sri Mulyani, dimana mantan Menkeu tersebut mempertahankan pendirian bahwa pegawainya tidak layak dihukum karena dianggap sebagai korban kondisi eksternal atau pengaruh institusi lain.

"Bu Sri Mulyani pernah ketemu dengan saya ketika kasus itu. Saya bilang bu ada kasus ini lho, seharusnya ini dilanjutkan," ujar Mahfud. "Pak saya nggak setuju kalau anak buah saya dihukum karena dia korban dari institusi lain. Saya sudah bina orang ini menjadi bagus, tetapi dirusak oleh institusi lain," katanya lagi menirukan pernyataan Sri Mulyani.

Latar Belakang Skandal TPPU Rp349 Triliun di Kemenkeu

Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang senilai Rp349 triliun ini bermula dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2023. Laporan tersebut mengindikasikan adanya aliran transaksi mencurigakan yang terkait oknum di lingkungan Kemenkeu, termasuk DJP dan DJBC.

Isu ini sempat menggegerkan publik karena menyentuh kelemahan sistem pengawasan internal di kementerian yang seharusnya menjadi benteng pertama pencegahan tindak pidana keuangan. Kasus tersebut memicu kekhawatiran mengenai potensi konflik kepentingan, celah kontrol internal, dan kemungkinan adanya jaringan pelindung yang membuat proses penanganan menjadi mandek.

Tuntutan Mahfud MD untuk Penegakan Hukum

Mahfud MD menuntut agar proses hukum dalam kasus TPPU Rp349 triliun ini berjalan tanpa campur tangan atau intervensi yang menghambat. Ia juga mendorong institusi penegak hukum untuk memberikan penjelasan dan bukti langkah-langkah maju yang telah diambil dalam penanganan kasus tersebut.