Hensat juga menggarisbawahi masalah beras premium yang semakin sulit ditemukan di pasar dan pusat perbelanjaan. Ia menyebut pembatasan pembelian beras dengan kuota tertentu sebagai fenomena yang belum pernah terjadi di era pemerintahan Jokowi, sehingga patut menjadi bahan kajian bagi Presiden Prabowo.
"Di banyak sekali supermarket, pusat-pusat perbelanjaan, beras premium makin sulit didapat. Kalau pun ada batasan 5 kg, 2 kantong saja, atau untuk ukuran 10-20 kg, 1 kantong saja, itu belum pernah terjadi di era Pak Jokowi," kata Hensat.
Dari tiga isu tersebut, Hensa menilai pengalaman Jokowi dalam mengendalikan komunikasi publik bisa menjadi masukan bagi Prabowo dalam menangani hal itu.
"Komunikasi publiknya Pak Jokowi dengan cara-caranya itu jauh lebih baik daripada komunikasi publik era Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo sudah mengakui itu," ujarnya.
Maka dari itu, ia berharap pertemuan tersebut juga menjadi pertukaran pengalaman antara Jokowi dan Prabowo dalam membahas kebijakan-kebijakan yang populis namun juga bisa meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat.
"Setelah pertemuan ini, mudah-mudahan Indonesia lebih baik lagi, terutama masalah ekonomi keluarga, kemudian tadi, ketersediaan BBM, ketersediaan beras ya," pungkas Hensat.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Rizki Abdul Rahman Wahid: Profil, Kaitan PMII, dan Relawan Gibran Pelapor Pandji
Agus Pambagio Sebut DNA Pegawai Pajak Rampok, Usul Hukuman Mati untuk Koruptor
KPK Ungkap Konstruksi Korupsi Kuota Haji: Dari Pertemuan Jokowi-MBS hingga Pembagian 50:50
Eggi Sudjana Akui Keaslian Ijazah Jokowi? Ini Klarifikasi Peradi Bersatu