Seno mengatakan, jika ada tuntutan mengenai pungutan atau potongan yang diterapkan perusahaan aplikator, hal itu sebaiknya disampaikan melalui jalur resmi tanpa mengorbankan penghasilan para pengemudi.
“Kan Presiden Prabowo sudah membuka ruang diskusi seluas-luasnya kepada publik untuk datang ke Istana atau DPR menyampaikan keluhan atau kritik. Jadi tidak perlu turun ke jalan yang justru membuat kawan-kawan kehilangan pemasukan,” tuturnya.
Senada dengan Seno, pengemudi lain yang juga aktivis 98, Agung Wibowo Hadi meminta para pengemudi untuk mengedepankan dialog ketimbang aksi jalanan.
“Aksi mogok atau demo justru berpotensi merugikan pengemudi sendiri serta mengganggu layanan kepada masyarakat. Kondisi seperti ini rawan dimanfaatkan oleh pihak pihak yang tidak berkepentingan,” pungkasnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Kasus Korupsi Kemnaker Rp201 Miliar: Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Jadi Tersangka
KPK OTT di Banten: 5 Orang Ditangkap, Termasuk Oknum Jaksa Diduga Terlibat Pemerasan
KPK Ungkap Aliran Dana Non-Bujeter BJB ke Ridwan Kamil: Fakta & Perkembangan Kasus
Adimas Resbob Ditahan, Ancaman Hukuman 10 Tahun Penjara untuk Ujaran Kebencian Suku Sunda