Dilaporkan Balik, Ini Rekam Jejak Hakim Dennie Arsan Pemvonis Tom Lembong: Karier Moncer hingga Harta Meroket!

Vonis yang dibacakan pada 18 Juli 2025 itu sontak memicu badai politik dan hukum. Namun, drama tidak berhenti di situ.

Secara mengejutkan, Presiden Prabowo Subianto menganulir putusan tersebut melalui hak prerogatif abolisi, sebuah langkah yang membebaskan Tom Lembong dari segala tuntutan dan membuat putusan Hakim Dennie seolah tak bertuan.

Kini, babak baru dimulai. Tom Lembong, yang telah bebas, melakukan serangan balik dengan melaporkan Hakim Dennie dan dua hakim anggota lainnya ke Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) atas dugaan pelanggaran etik serius.

Siapakah sebenarnya sosok Dennie Arsan Fatrika, hakim yang keputusannya membelah opini publik dan kini hartanya ikut menjadi sorotan?

Diketahui, Dennie Arsan Fatrika merupakan seorang hakim karier dengan rekam jejak panjang yang membentang dari berbagai pengadilan daerah hingga akhirnya berlabuh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pria kelahiran 21 September 1975 ini memulai kariernya sebagai calon hakim di PN Karawang pada tahun 1999.

Perjalanannya di dunia peradilan membawanya ke berbagai pelosok negeri, antara lain:

Dengan jabatan saat ini sebagai Hakim Madya Utama dan pangkat Pembina Utama Muda (IV/c), Dennie telah menangani sejumlah kasus besar sebelum perkara Tom Lembong.

Ia tercatat pernah memvonis para pelaku kasus korupsi pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) tahun 2015 yang merugikan negara ratusan miliar rupiah.

Selain itu, ia juga menangani kasus korupsi impor gula lainnya yang menjerat mantan direktur PT PPI, Charles Sitorus. 

Puncak sorotan terhadap Dennie terjadi saat ia menjadi ketua majelis hakim dalam kasus impor gula yang menjerat Tom Lembong.

Dalam amar putusannya, Dennie menyatakan Tom Lembong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Vonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp750 juta pun dijatuhkan kepada Tom Lembong. 

Dalam pertimbangannya, hakim yang menyebut Tom Lembong menganut prinsip ekonomi kapitalis dan mengabaikan kepentingan masyarakat menjadi salah satu poin yang paling diperdebatkan.

Kubu Tom Lembong menilai pertimbangan itu tidak berdasar dan tidak pernah terungkap dalam persidangan.

Di tengah proses banding yang diajukan oleh pihak Tom Lembong maupun Kejaksaan Agung, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pemberian Abolisi.

Langkah ini secara hukum menghapuskan seluruh proses dan konsekuensi hukum terhadap Tom Lembong, membuatnya bebas murni.

Keputusan ini diambil atas pertimbangan matang demi persatuan dan kesatuan bangsa, sekaligus menjadi momen koreksi terhadap penegakan hukum.

Merasa menjadi korban peradilan yang dinilai sesat, Tom Lembong tidak tinggal diam setelah bebas.

Melalui tim kuasa hukumnya, ia melaporkan Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika beserta dua hakim anggota, Purwanto S. Abdullah dan Alfis Setyawan, ke MA dan KY.

Laporan tersebut menyoroti dugaan pelanggaran etik dan perilaku hakim selama persidangan. Kubu Tom Lembong menuding majelis hakim tidak mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), melainkan sebaliknya, seolah-olah Tom sudah dipastikan bersalah dan tinggal dicari alat buktinya.

Seiring dengan pelaporan ini, harta kekayaan Dennie Arsan Fatrika pun turut menjadi sorotan.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 31 Desember 2024, total kekayaan Dennie mencapai Rp4,3 miliar.

Asetnya meliputi tiga bidang tanah dan bangunan di Bogor senilai Rp3,15 miliar, alat transportasi senilai Rp900 juta, dan kas setara kas sebesar Rp460 juta.

Menurut catatan KPK, kekayaan Dennie Arsan meroket sejak terakhir kali melaporkan LHKPN pada 2023 lalu. Berikut rincian LHKPN Hakim Dennie Arsan dari laman resmi KPK. 

Sementara, berikut rincian soal aset-aset milik Hakim Dennie Arsan menurut data LHKPN yang disetorkan ke KPK. 

Sumber: suara