Dugaan Sabotase DPR, Bau Persekongkolan Meredam Wacana Pemakzulan Gibran!

Apalagi, isunya tergolong genting, yakni pemakzulan Wapres. Keputusan pimpinan DPR tak membacakan surat rekomendasi itu patut dipertanyakan. 

"Kalau kemudian 580 anggota DPR itu tidak semua tahu tentang isi dari surat itu, apa yang mau dibahas. Itu yang saya maksud semacam upaya untuk membatasi informasi agar tidak semua diketahui oleh anggota DPR. Itu kan enggak fair," kata Herdiansyah.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed)  Manunggal Kusuma Wardaya sepakat surat tututan pemakzulan Gibran semestinya dibacakan di rapat paripurna. 

Menurut dia, aneh jika pimpinan DPR dan MPR mengklaim belum membaca surat itu. 

"Walaupun tidak ada aturan yang menyebut itu wajib dibacakan. Tetapi, kalau surat itu sudah masuk seharusnya, ya. tetap dibacakan," kata Manunggal, Kamis (3/7).

Manunggal menduga elite-elite DPR masih wait and see karena belum mendapat belum mendapat restu dari ketua umum partainya untuk terlibat dalam pemakzulan Gibran. 

Ketum-ketum parpol sedang mengulur waktu sembari melihat seberapa kuat dorongan politik untuk memproses pemakzulan Gibran. 

"Dalam hal ini, seberapa kuat mereka yang mendukung dan tidak mendukung. Kalau kita melihat secara formal itu kan ada syarat- syaratnya. Massa dihadiri oleh sekian banyak anggota DPR, yaitu 2/3 anggota DPR harus hadir. Saya menduga, biarpun (suratnya) sudah sampai, faksi- faksi di DPR saat ini belum solid," jelas dia. 

Analis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Bakir Ihsan menduga surat rekomendasi pemakzulan Gibran tak dibacakan di rapat paripurna DPR karena Presiden Prabowo Subianto belum memberikan lampu hijau. 

Menurut Bakir, Prabowo juga tidak ingin menghabiskan tenaga berselisih dengan Jokowi. 

"Presiden Prabowo pasti mempertimbangkan Gibran sebagai anak Jokowi yang punya sumbangsih atas kemenangannya. Prabowo juga pasti membaca suara purnawirawan untuk pemakzulan tidak tunggal," kata Bakir.

Sumber: Alinea