Dugaan Sabotase DPR, Bau Persekongkolan Meredam Wacana Pemakzulan Gibran!

GELORA.ME - Surat rekomendasi pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikirimkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI tak jadi dibacakan di rapat paripurna DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7). 

Rapat paripurna ke-22 itu lengang. Hanya 71 anggota DPR RI yang hadir secara fisik. 

Ketua DPR RI Puan Maharani tak mengungkap alasan surat tak jadi dibacakan di rapat paripurna, namun ia sempat mengaku belum membaca surat tersebut karena baru saja kembali berkantor usai masa reses. 

Padahal, surat tersebut sudah dikirimkan ke Sekretariat DPR, DPD, dan MPR RI sejak Senin (2/6). 

Sehari sebelum rapat paripurna, anggota Forum Purnawirawan Prajurit TNI menggelar konferensi pers di Kemang, Jakarta Selatan. 

Mereka  mengancam bakal menduduki gedung DPR/MPR apabila surat tuntutan pemakzulan Gibran tak segera diproses.

"Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi diabaikan, enggak ada langkah lagi selain ambil secara paksa. Kita duduki MPR, Senayan sana. Oleh karena itu, saya minta siapkan kekuatan," ujar eks Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto. 

Dosen hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah Castro menduga ada persekongkolan di tingkat elite DPR untuk meredam isu pemakzulan Gibran. 

Menurut dia, semua informasi penting yang sampai ke meja pimpinan DPR semestinya dibacakan di rapat paripurna. 

"Ada semacam persekongkolan di mana informasi itu beredar di beberapa orang saja. Ada kemungkinan isi surat itu hanya beredar terbatas di kalangan pimpinan DPR. Padahal, sidang paripurna mengharuskan semua informasi itu mesti disampaikan terbuka, terutama kepada 580 anggota DPR," kata Herdiansyah, Kamis (3/7).

Tak hanya anggota DPR, menurut Herdiansyah publik juga berhak tahu apa isi surat rekomendasi Forum Purnawirawan Prajurit TNI.