GELORA.ME -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memperbaiki citranya dengan segera memanggil dan memeriksa Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan di Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut.
Hal itu disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, merespons kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang menyasar pejabat dekat Bobby di Pemprov Sumut.
"Beberapa kali keluhan teman-teman daerah melapor ke KPK hanya maksimal kena kepala dinas atau di bawahnya, tidak mau menuju kepala daerahnya. Ini bukan berarti Bobby bersalah atau tidak atau terlibat atau tidak, asas praduga tak bersalah harus tetap berlaku. Namun, sebagai atasan harus dimintai keterangan untuk asas keadilan," kata Boyamin kepada wartawan, Senin, 30 Juni 2025.
Boyamin menyebut, pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Bobby perlu dilakukan untuk memperbaiki citra KPK.
"Selama ini KPK sudah level buruk, survei-survei buruk. Kalau enggak memanggil Bobby, semakin terpuruk citranya karena dianggap takut dengan kekuasaan. Maka untuk memperbaiki citra, (KPK) harus memanggil Bobby. Itu harus dilakukan segera demi citra positif KPK," pungkas Boyamin.
Artikel Terkait
Ribka Tjiptaning Dipolisikan Soal Soeharto: Siap Adu Data dan Fakta di Bareskrim
Roy Suryo Diperiksa 9 Jam Kasus Ijazah Jokowi, Ini Alasan Tak Ditahan
Roy Suryo Yakin 99,9% Ijazah Jokowi Palsu, Ini Kata Survei Terbaru
Presiden Prabowo Tandatangani Rehabilitasi untuk 2 Guru Luwu Utara: Pemulihan Hak & Nama Baik