Menurutnya, pemerintah punya aparat yang berwenang untuk mengusut kasus-kasus yang diduga bermasalah. Apalagi, permasalahannya bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Minimal untuk misalnya mengevaluasi kesepakatan yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya," sambungnya menegaskan.
Lebih lanjut, lulusan S2 politik Universitas Nasional (UNAS) itu mendorong Presiden Prabowo memastikan perpanjangan konsesi ruas Tol Cawang-Pluit-Tj. Priok diperiksa.
"Oleh sebab itu, keberanian Presiden Prabowo untuk mempelajari seluruh dokumen dari kebijakan presiden sebelumnya patut didorong. Jika memang pemerintah punya keinginan kuat untuk lebih meningkatkan peran utama pemerintah untuk kepentingan masyarakat," demikian Efriza menambahkan
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Gus Yaqut Diperiksa KPK 8 Jam Soal Korupsi Kuota Haji, Kerugian Negara Rp 1 Triliun
Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa KPK Lagi: Fakta Kasus Korupsi Kuota Haji 2024
Kritik Prabowo Soal Wisata Bencana: Sinyal Tegas Konsolidasi Kabinet dan Komunikasi Pemerintah
Said Didu Peringatkan Prabowo Soal Kudeta Sunyi, Soroti Tindakan Kapolri Listyo Sigit