"Apa yang dilakukan oleh MK baru-baru ini justru bertentangan dengan konstitusi. MK telah bertindak inkonstitusional," tegas anggota Komisi II DPR RI itu.
Dia menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sekalipun tidak bisa serta merta mengubah Peraturan KPU (PKPU). Untuk mengubah aturan, KPU harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Komisi II dan pihak pemerintah yang diwakili Mendagri.
Menurutnya, MK juga telah kebablasan lantaran menambah norma yang sudah ada. Sesuatu yang tidak semestinya dilakukan oleh lembaga yudikatif.
"Open legal policy alias pembuat undang-undang telah diambil alih oleh MK," tuturnya.
Sumber: RMOL
 
                         
                                 
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
Artikel Terkait
MKD DPR Tolak Pengunduran Diri Rahayu Saraswati, Dituding Cari Muka ke Prabowo
KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Whoosh, Libatkan Mantan Pejakat
Rismon Sianipar Klaim Prabowo Tahu Soal Ijazah Gibran: Fakta dan Perkembangan Terbaru
Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh: DPR Dukung KPK Usut Tuntas