"Apa yang dilakukan oleh MK baru-baru ini justru bertentangan dengan konstitusi. MK telah bertindak inkonstitusional," tegas anggota Komisi II DPR RI itu.
Dia menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sekalipun tidak bisa serta merta mengubah Peraturan KPU (PKPU). Untuk mengubah aturan, KPU harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Komisi II dan pihak pemerintah yang diwakili Mendagri.
Menurutnya, MK juga telah kebablasan lantaran menambah norma yang sudah ada. Sesuatu yang tidak semestinya dilakukan oleh lembaga yudikatif.
"Open legal policy alias pembuat undang-undang telah diambil alih oleh MK," tuturnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Nadiem Makarim Bantah Harga Chromebook Rp 10 Juta, Ini Harga Riil di Sidang Tipikor
PBNU Tetapkan Kembali KH Yahya Cholil Staquf Sebagai Ketua Umum: Jadwal Muktamar NU 2026
Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa KPK Lagi: Perkembangan Terbaru Kasus Korupsi Kuota Haji 2023-2024
Kontroversi Video Rektor UGM: Perbedaan Tahun Kelulusan Jokowi Dikritik Netizen